DP3AK Jatim Harapkan Ada Satu Data Terpadu Terkait Program Percepatan Penurunan Stunting

  • Whatsapp
Screenshot 20231229 133737 Yahoo Mail

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) mengharapkan ada satu data terpadu terkait program percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana DP3AK Jatim, Siti Cholishoh, saat berksempatan hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Fasilitiasi Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Angka Stunting Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh Fatayat NU Jawa Timur bekerja sama dengan USAID ERAT, di Surabaya, Kamis (28/12/2023).

Bacaan Lainnya

Screenshot_20231229_133816_Yahoo Mail“Tadi sudah dibuat kesepakatan untuk provinsi, mungkin kita bisa dibantu Kominfo Jatim untuk pengumpulan datanya nanti seperti apa bisa kita analisis bersama, dan itu kita kembangkan untuk monev di semua Kabupaten/Kota. Dari diskusi tadi harapan kita akan terwujud satu data untuk monitoring dan evaluasi dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini nanti kalau terwujud bisa menjadi inovasi provinsi pertama yang punya satu data terpad terkait stunting,” tutur Cholishoh, saat ditemui usai memaparkan materinya.

Cholishoh menjelaskan, materi yang dipaparkannya pada kegiatan Bimtek adalah pembinaan dan pengawasan percepatan penurunan stunting untuk Provinsi Jawa Timur. “Materi ini diminta dipaparkan karena dalam keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Jawa Timur, DP3AK Jatim bertindak sebagai sekertaris yang salah satu tugasnya membuat laporan,” jelasnya.

“Jadi kita hanya menyampaikan terkait monitoring evaluasi TPPS di Provinsi Jawa Timur, mulai Monev sejak dari tingkat daerah, desa sampai ke atas, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat itu nanti seperti apa,” sambung Cholishoh.

Karena diketahui dari TPPS pusat juga belum ada pembinaan mekanisme monev TPPS harusnya seperti apa, Cholishoh menerangkan, sehingga masing-masing OPD baik itu di organisasi kemasyarakatan maupun organisasi non-pemerintah telah melakukan monitoring evaluasi sendiri sesuai dengan perannya masing-masing dalam TPPS, cuma belum menyasar ke semua Kabupaten/Kota.

“Sementara kita yang di TPPS kan kesulitan pada waktu membuat suatu laporan TPPS mencari datanya harus ke banyak OPD. Sehingga kita DP3AK Jatim sebagai sekretariat TPPS Jatim untuk melaporkan bagaimana stunting di Provinsi Jawa Timur itu kesulitan mencari data. Maka, jika terwujud harapan kami, semoga akan menjadi inovasi yang baru dan bisa dicontoh provinsi lain, karena saya yakin provinsi lain juga pasti mengalami hal yang sama dengan Jawa Timur,” ujar Cholishoh.

Cholishoh berharap, kepada Dinas Kominfo Jatim yang berperan sebagai pengampu data terkait stunting dalam TPPS Provinsi Jawa Timur, semoga terus bisa mendukung TPPS dalam memfasilitasi mengumpulkan data. “Dan semoga komitmennya nanti bisa kita rumuskan dan bahas bersama,” harapnya.

Diketahui, kegiatan bimtek ini diikuti oleh perwakilan peserta dari masing-masing perangkat daerah yang terkait dengan isu percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Selain Cholishoh, turut hadir pula pembicara lain yakni, Sekretaris BKKBN Jatim, Nyigit Wudi Amini. (vin/s)

Dinas KOMINFO JATIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *