MALANG, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya membangun keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting melalui sinergi lintas sektor. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Pernyataan ini disampaikan Menteri Wihaji saat berdialog dengan penyuluh KB dan kader Bangga Kencana se-Kota Malang di Aula Temu Kader, Mini Block Office Pemkot Malang, Selasa (12/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri di Kota Malang, yang dihadiri ratusan peserta dari kader UPPKA, BKB, BKR, BKL, IMP/Sub IMP, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB, Saka Kencana, Forum GenRe, hingga PIK Remaja.
Menteri Wihaji mengungkapkan data menarik: sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak meski telah menikah. Menurutnya, fenomena ini dipengaruhi faktor ekonomi, gaya hidup, hingga pergeseran pandangan tentang kebahagiaan.
“Saya menghormati pilihan pribadi, tetapi pemerintah harus hadir. Melalui TAMASYA, kami ingin menjawab kekhawatiran itu. Misalnya, jika takut anak tak terurus karena orang tua bekerja, pemerintah bersama swasta dan korporasi menyiapkan taman penitipan anak yang aman dan layak,” tegasnya.
Program TAMASYA sendiri telah menggandeng enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan setiap perusahaan yang mempekerjakan banyak perempuan menyediakan fasilitas penitipan anak yang memadai.
Selain TAMASYA, Wihaji juga memaparkan Genting, yang fokus membantu kebutuhan di luar jangkauan bantuan pemerintah, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pencegahan pernikahan dini.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Karena itu kami mengajak korporasi, BUMN, swasta, bahkan penyuluh KB menjadi orang tua asuh. Prinsipnya pentahelix, semua pihak terlibat,” ujarnya.
Dalam kunjungan di Kecamatan Klojen, Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengecek penyaluran bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Dari total 3.000 penerima manfaat per SPPG, sekitar 300 di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian besar sudah menerima bantuan Makanan Bergizi (MBG), sisanya segera kita daftarkan,” jelasnya.
Sinergi bantuan dilakukan lintas sektor: sanitasi disokong Kadin, rehabilitasi rumah dibantu Baznas, dan pemenuhan gizi didukung program MBG. Pendataan, distribusi, dan evaluasi dilakukan langsung oleh TPK di daerah.
Secara nasional, tercatat 8,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran program, dengan lebih dari 200 ribu di antaranya telah menerima manfaat. Di Malang, 49 persen penerima manfaat sudah terlayani, sisanya dalam tahap persiapan dan uji coba.
Wihaji menambahkan, biaya distribusi bantuan rata-rata hanya Rp1.000 per anak untuk sekali antar. “Kalau satu orang mengantar 20 penerima manfaat, berarti Rp20 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari dalam sebulan,” pungkasnya.(R1F)
