SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan akan turun ke jalan pada 3 September 2025 untuk menggelar aksi tandingan. Langkah ini diambil menyusul viralnya podcast Cak Sholeh yang mengajak masyarakat melakukan demonstrasi dengan tiga tuntutan, termasuk narasi “turunkan Gubernur Jawa Timur.”
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menilai narasi tersebut berlebihan dan mengandung dugaan hasutan. “Frasa revolusi disertai ajakan turunkan Gubernur itu mengundang pertanyaan besar dalam benak masyarakat Jawa Timur. Ada apa kok tiba-tiba narasi seperti itu diangkat sebagai tema aksi,” tegasnya.
Heru menyatakan kondisi Jawa Timur saat ini berjalan baik, dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur yang terus aktif mengabdikan diri melalui program pembangunan. Ia juga menolak tudingan terkait dana hibah 2019–2022 yang kini ditangani KPK diarahkan kepada Gubernur. “Itu ranah KPK, bukan ranah siapa pun untuk menghakimi. Jangan sampai opini liar menyesatkan masyarakat,” ujarnya.
Terkait isu dugaan pungli di SMA/SMK, Heru menegaskan bahwa yang ada hanyalah dana partisipasi masyarakat sesuai aturan Permendikbud, bukan pungutan liar. Karena itu, ia menyayangkan langkah Cak Sholeh yang dinilainya lebih memprovokasi ketimbang memberi edukasi hukum.
MAKI Jatim bersama 17 pengurus kabupaten se-Jawa Timur memastikan akan turun ke Surabaya sejak 2 September untuk mengawal aksi tandingan. “Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang berpotensi menghambat program pembangunan Jawa Timur. Tema ‘Rakyat Jawa Timur Menggugat’ akan berbalik menjadi ‘Rakyat Jawa Timur Menghujat’ bagi pihak yang justru menjadi sumber masalah,” pungkas Heru MAKI. (Red)
