SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, Khofifah secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara. Diktum KEDUA selanjutnya mengatur tugas KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara diktum KETIGA menyebutkan biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sinilah persoalan mendasar muncul. Dispora memang memiliki peran dalam mekanisme penganggaran, tetapi keputusan gubernur secara eksplisit memberikan penugasan penyelenggaraan kepada KONI Jatim.
Karena itu, apabila benar terjadi perubahan pengelolaan anggaran sekaligus pelaksanaan kegiatan, pemerintah provinsi perlu menjelaskan dasar hukum dan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Apakah Dispora hanya melakukan penyesuaian mekanisme penganggaran, mengubah pola penyaluran hibah, atau justru mengambil alih fungsi penyelenggaraan yang telah ditugaskan kepada KONI?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan alasan penyesuaian administrasi. Sebab, perubahan mekanisme pembiayaan dan pengalihan kewenangan penyelenggaraan merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki konsekuensi hukum serta pertanggungjawaban masing-masing.
Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koorwil Provinsi Jawa Timur melihat ada dugaan upaya “perlawanan” Kadispora Jatim apabila dikorelasikan dengan SK Gubernur tertanggal 06 Oktober tahun 2025,terkait dengan rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora Jatim.
Dan apabila dirunut lebih dalam,rencana pengalihan anggaran tersebut tentunya juga harus dimintai pertanggung jawaban berkaitan dengan alasan dan dasar hukum rencana pengalihan dari Kepala Bappeda Jatim dan Sekdaprov Jatim menurut Heru MAKI.
“Untuk ilustrasi saja,bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto Suroboyo tembus hampir 2,3 Milyard,sedangkan anggaran penyelenggaran POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya 1/3 dari anggaran GMS,inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran,”ungkap Heru MAKI.
Heru MAKI menegaskan bahwa salah satu opsi untuk lebih mempertajam dan meningkatkan prestasi dunia olahraga Jawa Timur adalah “COPOT KADISPORA Jatim”.
“Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya untuk menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadispora Jatim,Hadi wawan,”tegas Heru MAKI.
Heru MAKI menjelaskan bahwa upaya untuk mendorong percepatan pencopotan Hadi Wawan (mantan KaSatpol PP Jatim) dan sekarang menjadi Kadispora Jatim merupakan upaya final yang secepatnya harus dilakukan Ibunda Gubernur Jawa Timur demi kemajuan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur ke depan.
Sebagai aktualisasi nyata,MAKI Jatim dipastikan juga akan menggelar langkah aksi demo besar ke Kantor Pemprov Jatim dan Kantor Dispora Jawa Timur dengan mengangkat hanya satu isu utama yaitu “COPOT KADISPORA JATIM”.
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan kantor Dispora Jatim secepatnya,Insya Allah maksimal minggu depan ya,”tegas Heru MAKI.
Heru MAKI juga menegaskan bahwa berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dalam LPJ DIPA Anggaran Dispora Jatim tahun 2024-2026 akan tetap dipercepat pelaporannya selain langkah aksi demo besar yang dijalankan.
Heru MAKI berharap Ibunda Gubernur Jawa Timur mempercepat pengambilan kebijakan untuk mencopot Hadi Wawan sebagai Kadispora Jatim. (Red)
