SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., akhirnya menyampaikan tanggapan terkait sejumlah pemberitaan mengenai penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya yang beredar di media online dan media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui siaran pers bernomor **PR-23/M.5-10/Dsp.1/11/2026** tertanggal 13 November 2026, Kajari Surabaya menyampaikan apresiasi atas informasi dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat maupun media. Ia juga berharap setiap pemberitaan dapat menyajikan informasi secara utuh dengan tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik.
Dalam keterangannya, Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa penanganan suatu perkara harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga proses persidangan dan putusan akhir.
Menurutnya, proses penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu bagian atau tahapan tertentu tanpa memahami keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan.
Kajari Surabaya menjelaskan bahwa dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, Penuntut Umum wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang muncul selama proses persidangan.
Fakta-fakta persidangan, termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa, menjadi bagian penting dalam menentukan tuntutan pidana.
Selain itu, pendekatan humanis dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat juga harus menjadi pertimbangan secara berimbang.
Prinsip tersebut, menurut Kejari Surabaya, diperlukan agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Terkait pelaksanaan persidangan, Kejari Surabaya juga memberikan penjelasan mengenai prosedur penjemputan dan pengawalan terdakwa.
Dalam siaran pers tersebut ditegaskan bahwa selama proses persidangan, terdakwa dijemput menggunakan kendaraan tahanan yang tersedia dan diperlakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa, pihak kejaksaan menyatakan akan mengambil tindakan secara tegas dan terukur sesuai ketentuan.
Penjelasan ini menjadi bagian dari klarifikasi Kejari Surabaya atas informasi yang berkembang di ruang publik mengenai penanganan perkara di lingkungan institusi tersebut.
Tidak hanya memberikan klarifikasi, Kejari Surabaya juga membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan dugaan tindakan tercela atau pelanggaran dalam proses penanganan perkara.
Masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
Pengaduan dapat disampaikan melalui situs resmi **www.lapor.go.id** atau melalui hotline laporan Kejari Surabaya di nomor **08213311700**.
Dalam pernyataannya, pihak kejaksaan menegaskan tidak akan menoleransi perbuatan yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Surabaya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa institusi kejaksaan membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Kejari Surabaya berharap masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan melalui saluran resmi agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Siaran pers tersebut ditandatangani atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Kepala Seksi Intelijen, **Yogi Aryanto, S.H., M.H.**, di Surabaya, 13 November 2026.
