GRESIK, Nusantaraabadinews.com – Pemilik warung Kangen Kopi yang berlokasi di kawasan Poros Jalan Raya Waduk Bunder, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, resmi menempuh jalur hukum menyusul dugaan adanya tindakan pengancaman serta rencana pengosongan paksa tempat usaha yang diduga dilakukan oleh oknum paguyuban.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian serius dari pihak keluarga pemilik warung. Pasalnya, mereka mengaku menerima tekanan dan ancaman melalui grup percakapan WhatsApp yang menyebutkan bahwa tempat usaha Kangen Kopi akan dieksekusi atau dikosongkan secara paksa pada Selasa, 17 November 2026.
Merasa keselamatan keluarga dan keberlangsungan usaha mereka terancam, perwakilan pemilik warung, Heru, bersama istrinya, Rumiati, akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan pengaduan secara berjenjang kepada sejumlah instansi terkait, mulai dari tingkat kelurahan hingga kepolisian.
Heru menjelaskan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata untuk mempertahankan tempat usaha, melainkan juga sebagai upaya mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di Indonesia.
Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa maupun perintah pengosongan terhadap lokasi usaha yang mereka kelola.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, kami sudah melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan ini secara resmi ke empat instansi sekaligus, yakni Kelurahan Banjarsari, Polsek Cerme, Polres Gresik, dan Ditreskrimum Polda Jatim,” ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah ditempuh melalui jalur resmi, pihak keluarga bahkan mencetak dan memasang salinan empat tanda terima laporan pengaduan di depan area warung Kangen Kopi.
Keempat tanda terima tersebut berasal dari Kelurahan Banjarsari, Polsek Cerme, Polres Gresik, serta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.
Namun, menurut keterangan Heru, pemberitahuan yang dilakukan secara terbuka dan persuasif tersebut justru mendapat respons bernada meremehkan dari oknum dalam grup percakapan WhatsApp.
Bahkan, terdapat komentar yang diduga menyebut surat tanda terima dari instansi resmi sebagai dokumen “abal-abal”.
Pihak keluarga mengaku telah mengamankan sejumlah bukti berupa tangkapan layar atau screenshot percakapan WhatsApp yang berisi dugaan ancaman pengosongan paksa maupun komentar yang merendahkan dokumen laporan resmi tersebut.
Seluruh dokumentasi itu rencananya akan diserahkan kepada penyidik sebagai bukti tambahan guna membantu proses penanganan pengaduan yang telah disampaikan.
Heru menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum dan tidak ingin mengambil tindakan di luar ketentuan perundang-undangan. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
“Di negara hukum, eksekusi pengosongan lahan atau bangunan hanya sah dilakukan oleh juru sita pengadilan berdasarkan putusan hakim, bukan melalui tekanan massa atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya gesekan fisik maupun gangguan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cerme, pihak pengelola Kangen Kopi memutuskan menutup sementara operasional warung pada Selasa pagi.
Keputusan tersebut diambil sembari melakukan koordinasi dengan jajaran Polsek Cerme dan Polres Gresik untuk meminta pengamanan di sekitar lokasi usaha.
Pihak keluarga menilai langkah penutupan sementara merupakan bentuk kehati-hatian agar situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
Mereka berharap kepolisian dapat segera melakukan klarifikasi, pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang tersedia, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar tidak ada tindakan perusakan, intimidasi, maupun pengosongan secara sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak sebelum persoalan memperoleh penyelesaian hukum yang jelas.
Heru dan Rumiati berharap persoalan yang terjadi di warung Kangen Kopi dapat diselesaikan secara profesional, objektif, dan transparan. Mereka juga meminta semua pihak menghormati proses hukum serta mengedepankan penyelesaian melalui jalur yang sah.
Pihak keluarga turut menyoroti potensi terjadinya tindakan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP maupun dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Dengan telah disampaikannya pengaduan kepada empat instansi, keluarga pemilik Kangen Kopi berharap aparat berwenang dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum, sehingga tidak terjadi tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Hingga keterangan ini disampaikan, uraian mengenai dugaan pengancaman dan rencana pengosongan paksa tersebut masih berdasarkan keterangan pihak pemilik warung. Belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak paguyuban yang disebut dalam pengaduan.
Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan dan semua pihak diharapkan menghormati proses penanganan laporan oleh aparat penegak hukum. (Red)






