JEMBER, Nusantaraabadinews.com – 14 Mei 2025 | Belum lama ini, terjadi insiden kurang menyenangkan yang melibatkan insan pers saat hendak meliput sebuah kegiatan di SMAN 5 Jember. Pihak keamanan sekolah disebut-sebut meminta identitas kewartawanan dan surat perintah resmi dari Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jember, yang memicu reaksi dari kalangan jurnalis.
Kepala Cabdin Jember, Sugeng Trianto, S.Sos, M.M, membantah adanya instruksi dari pihaknya terkait pembatasan akses wartawan ke sekolah. “Cabang Dinas tidak pernah memberikan perintah atau pemberitahuan kepada sekolah manapun. Jika pihak keamanan meminta KTA atau identitas lainnya, itu wajar, mungkin hanya untuk keperluan pencatatan tamu,” tegas Sugeng saat dikonfirmasi awak media.
Bersamaan dengan insiden tersebut, Cabdin Jember memang sedang menggelar kegiatan pelatihan kehumasan bagi perwakilan sekolah se-Kabupaten Jember. Acara itu menggandeng salah satu organisasi kewartawanan untuk memberikan edukasi tentang etika jurnalistik, dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap pers yang berkunjung.
Namun sayangnya, beberapa media justru memuat pemberitaan yang menyudutkan wartawan non-UKW dengan narasi agar “diwaspadai” jika tidak memiliki ID card dan sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Narasi semacam ini dianggap menyimpang dan berpotensi memecah belah insan pers.
Perlu ditegaskan bahwa UKW bukan syarat mutlak untuk menjadi wartawan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers juga telah menegaskan bahwa verifikasi media atau kepemilikan UKW tidak menjadi syarat sahnya seseorang menjalankan profesi jurnalistik.
Kasi SMK Cabdin Jember, Muhammad Khotib, S.Pd, M.AP, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, membantah keras dirinya pernah menyampaikan pernyataan menyudutkan wartawan non-UKW. “Saya tidak pernah menyampaikan hal itu. Justru saya tekankan agar sekolah melayani semua tamu, termasuk wartawan, dengan baik dan ramah,” jelas Khotib.
Paska klarifikasi dari pihak Cabdin, para jurnalis memahami duduk perkara dan menyayangkan pemberitaan yang terkesan menyimpang. Mereka berharap tidak ada pihak yang mencoba memonopoli ruang jurnalistik di lembaga pendidikan, karena hal itu berpotensi menciptakan gesekan antar sesama pekerja media.
(Erman)
