JEMBER, Nusantaraabadinews.com – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi NasDem, Khurul Fathoni, mengungkapkan temuan mencengangkan terkait dugaan manipulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung Selasa (16/7/2025), Fathoni menegaskan perlunya reformasi total terhadap sistem distribusi pupuk subsidi dan pengawasan lapangan.
Fathoni menyebut sejumlah temuan konkret, termasuk indikasi satu orang petani menguasai luasan hingga 69 hektare yang tersebar di tiga kios berbeda. “Ini bukan sekadar dugaan, saya punya data real. Contohnya, di kios Binti Tani tercatat 24 hektare atas nama anak-anak Pak Haji Heru, lalu 15 hektare di kios lain, dan 30 hektare di kios Tani Baru milik Mas Anthony Bagastara,” jelasnya dalam konferensi pers di ruang kerjanya.
Tidak hanya soal luasan, Fathoni juga menyoroti penyimpangan angka produktivitas yang tertulis di RDKK, seperti klaim panen 2,4 ton dalam satu masa tanam. “Ini manipulatif dan menyimpang dari logika. Pupuk subsidi ini bukan untuk pengusaha besar, tapi untuk petani kecil dan masyarakat miskin,” tegasnya.
Selain dugaan manipulasi RDKK, Fathoni juga mengecam praktik oknum Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang meminta nota kosong dari kios. Nota tersebut diduga digunakan untuk kepentingan tidak semestinya, termasuk dalam proses pencairan bantuan atau laporan fiktif. “Saya sudah ingatkan keras tadi. Tidak boleh ada PPL bermain seperti ini, apapun alasannya,” katanya.
Fathoni juga menyebut ada potensi konflik kepentingan dari seorang oknum PPL yang berusaha menjatuhkan kios lain sambil mengupayakan pendirian kios baru miliknya. “Kalau ingin punya kios, jangan menjatuhkan kios lain. Itu tidak etis dan mencederai semangat perbaikan,” tambahnya.
DPRD, kata Fathoni, telah menyampaikan seluruh temuan tersebut ke Dinas TPHP dan mendorong adanya evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi terhadap oknum PPL yang terindikasi bermasalah. Ia juga membuka peluang bagi LSM dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami potensi unsur pidana dalam kasus ini.
“Kita ingin petani kecil di Jember benar-benar mendapat haknya. Bayangkan jika 69 hektare itu dibagi ke petani kecil, berapa banyak yang bisa terbantu? Maka ini bukan selesai di sini. Reformasi distribusi pupuk subsidi harus jadi prioritas,” pungkasnya. (erman)
