MAKI Jatim Siapkan Aksi Akbar Hakordia 2025: Trailer 40 Feet Disulap Jadi Panggung Perlawanan Antikorupsi

  • Whatsapp
Img 20251204 Wa0061

SURABAYA — Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur semakin mematangkan persiapan Aksi Demo Akbar “On Trailer 40 Feet” yang akan digelar pada Rabu, 10 Desember 2025, di Kota Surabaya. Aksi ini diklaim akan menjadi salah satu gerakan antikorupsi terbesar yang pernah diinisiasi MAKI Jatim, dengan tingkat kesiapan mencapai 90 persen hingga awal Desember.

Panitia memperkirakan massa yang hadir mencapai sekitar 1.000 peserta, berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hingga 4 Desember 2025, tercatat lebih dari 700 peserta telah memastikan kehadirannya, dan jumlah ini diprediksi terus bertambah seiring meningkatnya antusiasme anggota, pengurus, dan simpatisan MAKI Jatim.

Panggung Orasi di Atas Trailer 40 Feet

Aksi kali ini mengusung konsep yang berbeda dari demonstrasi pada umumnya. Sebuah truk trailer berukuran 40 feet telah dimodifikasi menjadi panggung orasi dan mobil komando. Perangkat sound system 10.000 watt, genset, serta alat musik band disiapkan untuk mendukung kelancaran aksi yang diproyeksikan berlangsung meriah tanpa mengaburkan pesan utama perlawanan terhadap korupsi.

Dengan slogan keras “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI”, aksi ini ditegaskan bukan hanya ajang demonstrasi, tetapi simbol perlawanan moral terhadap praktik koruptif yang dinilai semakin kompleks dan terstruktur.

45 Korlap Disiagakan, Komando Dipimpin Langsung Heru Satriyo

Sebanyak 45 koordinator lapangan (korlap) telah ditunjuk untuk menjaga ketertiban selama aksi. Mereka akan bekerja langsung di bawah komando Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip, yang juga berperan sebagai koordinator lapangan utama.

Dalam wawancara terbuka, Heru menegaskan bahwa aksi akbar ini akan menyasar sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rute aksi disusun berdasarkan hasil riset Litbang MAKI Jatim yang diklaim menemukan indikasi penyimpangan dan praktik koruptif di beberapa instansi.

Heru menilai aksi ini sebagai “peringatan keras” bagi OPD yang dianggap belum menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pembersihan birokrasi dari tindakan korupsi.

Sorotan terhadap Celah Korupsi di e-Catalogue

Heru juga menyinggung pola korupsi baru yang diduga semakin marak melalui sistem pengadaan berbasis e-catalogue dan mini kompetisi. Menurutnya, mekanisme pengadaan digital—yang diperkuat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025—dinilai membuka ruang bagi suap, gratifikasi, hingga praktik cashback karena lemahnya sistem pengawasan internal.

Ia bahkan menyebut versi terbaru e-catalogue (versi 6) justru menjadi “benteng baru” bagi praktik korupsi yang berjalan lebih rapi, administratif, dan tersembunyi dari pantauan publik.

Temuan Litbang MAKI Jatim menunjukkan berbagai paket pengadaan yang dinilai memiliki potensi penyimpangan, menandakan bahwa pola korupsi kini bergeser dari model klasik menuju praktik manipulasi sistem digital.

MAKI Akan Bongkar Dugaan Mega Korupsi Pendidikan

Salah satu agenda penting dalam aksi 10 Desember nanti adalah rencana MAKI Jatim membuka data dugaan mega korupsi di sektor pendidikan Jawa Timur. Heru menyebut isu ini sangat relevan karena menyangkut miliaran dana publik dan berdampak langsung pada layanan pendidikan SMA/SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Selain sektor pendidikan, MAKI Jatim juga akan menyampaikan berbagai temuan penyimpangan di OPD lain yang dinilai masih bermasalah dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Heru menekankan bahwa Aksi Akbar ini merupakan momentum kebangkitan organisasi dan pembuktian bahwa MAKI Jatim bukanlah lembaga yang bisa diremehkan atau dipandang sebelah mata.

Permohonan Maaf kepada Warga Surabaya

Menutup keterangannya, Heru Satriyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya atas potensi terganggunya arus lalu lintas selama aksi berlangsung. Ia berharap publik dapat memberikan toleransi dan memahami bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *