MOJOKERTO, Nusantaraabadinews.com – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wartawan Amir kini memasuki fase yang semakin kompleks. Di tengah narasi penegakan hukum yang berkembang, publik mulai mencium adanya dugaan pengalihan isu dari persoalan yang jauh lebih mendasar.
Perhatian masyarakat perlahan bergeser. Tidak lagi semata pada peristiwa OTT, tetapi pada indikasi praktik rehabilitasi narkoba yang dinilai menyisakan banyak kejanggalan. Bahkan, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja dihadirkan untuk menopang konstruksi perkara agar tetap terlihat utuh.
Fenomena ini memunculkan persepsi bahwa kasus tersebut bukanlah peristiwa tunggal. Pola yang terbentuk justru mengarah pada skenario sistematis, dengan kehadiran sejumlah tokoh yang terkesan mendukung narasi tertentu, namun justru memicu kecurigaan publik.
Di tengah riuhnya pemberitaan OTT, substansi utama perkara dinilai belum tersentuh secara serius. Permukaan kasus tampak jelas, tetapi inti persoalan masih menyimpan banyak tanda tanya.
Publik mulai menyoroti dugaan praktik dalam proses rehabilitasi narkoba yang berpotensi menyimpang dari ketentuan hukum. Pertanyaan-pertanyaan krusial pun bermunculan.
Apakah benar terdapat pelaku narkoba yang ditangkap kemudian dilepaskan melalui mekanisme rehabilitasi dengan sejumlah pembayaran tertentu. Jika hal tersebut terbukti, maka terdapat indikasi kuat penyimpangan dalam sistem penegakan hukum.
Selain itu, prosedur rehabilitasi juga menjadi sorotan. Apakah telah dijalankan sesuai standar hukum yang berlaku, atau sekadar formalitas administratif untuk melegitimasi pelepasan pihak tertentu.
Besaran biaya rehabilitasi turut menjadi perhatian. Publik mempertanyakan apakah nominal yang beredar memiliki dasar hukum yang jelas, atau justru menjadi celah praktik terselubung yang dibungkus legitimasi semu.
Tidak kalah penting, status lembaga rehabilitasi pun dipertanyakan. Apakah benar memiliki kerja sama resmi dengan otoritas terkait, atau hanya dijadikan kedok untuk kepentingan tertentu.
Di tengah berbagai pertanyaan tersebut, penetapan Wartawan Amir sebagai tersangka justru menambah kecurigaan publik. Hal ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan dugaan unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional 2023 yang dinilai tidak terpenuhi.
Ketiadaan unsur paksaan, ancaman kekerasan, maupun tujuan menguntungkan diri secara melawan hukum memunculkan dugaan bahwa perkara ini berpotensi mengarah pada kriminalisasi terhadap insan pers.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi kebebasan pers. Ketika fungsi kontrol sosial yang dijalankan justru berujung pada proses hukum, maka ada kekhawatiran besar terhadap ruang demokrasi yang semakin menyempit.
Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. menegaskan bahwa publik tidak boleh teralihkan dari inti persoalan.
“Jangan terkecoh oleh OTT. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa wartawan yang menjalankan tugas justru dijadikan tersangka, sementara dugaan penyimpangan yang lebih besar belum dijawab secara terang. Ini bukan sekadar perkara hukum, ini soal integritas.”
Ia juga mengingatkan adanya potensi pembentukan opini publik melalui cara-cara yang tidak sesuai fakta, termasuk dugaan tekanan terhadap pihak tertentu untuk memberikan testimoni yang menguatkan narasi.
Kasus ini kini menjadi pertaruhan besar, bukan hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi integritas institusi penegak hukum.
Jika substansi utama tidak diungkap secara transparan, maka kepercayaan publik berpotensi semakin terkikis. Masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk menerima narasi yang berkembang, atau terus mendorong pengungkapan fakta yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, hukum seharusnya berdiri untuk mengungkap kebenaran, bukan sekadar membangun cerita.(4R1F)
