Tulungagung, Nusantaraabadinews.com – DPRD Tulungagung pada Senin, 4 Mei 2026 melangsungkan rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai II Gedung DPRD Tulungagung dengan dihadiri pimpinan dewan, anggota DPRD, Plt Bupati Ahmad Baharudin, jajaran OPD, serta camat se-Kabupaten Tulungagung.
Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., Ia menekankan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan catatan strategis yang harus segara ditindaklanjuti pemerintah daerah. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Badan Anggaran DPRD menyampaikan berberpa poin penting rekomendasi hasil pembahasan komisi bersama mitra kerja dan TAPD, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pemasangan CCTV di titik strategis serta evaluasi penerangan jalan umum (PJU) yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat dan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Legislator meminta agar anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung dirasakan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Tulungagung yang masih berada di bawah angka 90 persen harus segera ditingkatkan mulai dari obat-obatan hingga sarana dan prasarana layanan kesehatan diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Masalah pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, termasuk pemenuhan sarana prasarana dan ketersediaan obat, agar masyarakat lebih terjamin dalam menerima haknya untuk pengobatan selain itu evaluasi terhadap skema PPPK paruh waktu, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik” ujarnya.
Plt Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., juga memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami akan mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, termasuk persoalan PPPK paruh waktu tenaga pendidik, capaian UHC dan lainnya,” ujarnya.
Plt Bupati Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tulungagung
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut akan segera dibahas bersama OPD terkait agar dapat direalisasikan dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
Dengan harapan kedepannya mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi kinerja pemerintahan pada Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 masih terdapat kekurangan beliau juga mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk terus menjaga sinergi demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulungagung yang lebih maju dan berkelanjutan. ( Sup )
