MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Kabupaten Madiun bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui Forum Kemitraan dan Komunikasi Kabupaten Madiun Tahun 2026.
Forum yang digelar di Ruang Gambar Pendopo Muda Graha, Madiun, Senin (14/9/2026), menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Madiun.
Mewakili Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menegaskan, keberhasilan Program JKN tidak dapat diwujudkan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Purnomo, forum kemitraan tersebut memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi dan evaluasi bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini kita dapat memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun khususnya”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun WD Puspitasari memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Madiun. Paparan tersebut mencakup capaian kepesertaan, kualitas pelayanan, hingga berbagai tantangan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Puspitasari juga berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Madiun terus diperkuat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan sosial, meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer, serta mendorong implementasi transformasi digital di fasilitas kesehatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan fitur antrean online melalui aplikasi Mobile JKN. Menurut Puspitasari, penggunaan layanan digital tersebut dapat memangkas waktu tunggu pasien secara signifikan.
“Karena untuk implementasi antrean online Mobile JKN di fasilitas kesehatan ini juga memudahkan. Kalau kita memanfaatkan antrean online Mobile JKN, waktu tunggunya sekitar 30 menit, tapi kalau kita tidak menggunakan antrean online waktu tunggunya bisa sekitar 5 jam Pak Wabup. Jadi, saya mohon dukungan dan arahan dari Pak Wabup terkait program JKN ini, untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik”, harap Puspitasari.
Forum Kemitraan dan Komunikasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, evaluasi, serta usulan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan implementasi Program JKN di Kabupaten Madiun.
Pemkab Madiun dan BPJS Kesehatan menilai komunikasi yang terbuka antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk memastikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.
Melalui forum tersebut, kedua pihak berharap sinergi yang telah terbangun semakin kuat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan masyarakat melalui Program JKN.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan masyarakat Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat dan Sejahtera) serta mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan.
