MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat tata kelola pendidikan melalui optimalisasi program lima hari sekolah, penguatan pendidikan karakter, serta percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Seluruh kepala sekolah diminta mengambil peran aktif untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan dan tumbuh dengan karakter yang baik.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan kepala sekolah dan penataan tata kelola pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jumat (16/10/2026). Dalam agenda tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Pemkab Madiun tidak hanya mendorong optimalisasi program lima hari sekolah dari sisi pembelajaran akademik, tetapi juga menjadikannya sebagai momentum memperkuat pendidikan karakter peserta didik.
Pemerintah daerah berupaya membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki moral, akhlak, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemkab Madiun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agama, guru madrasah, lembaga lintas agama, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pemerintah telah merancang program pembentukan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik Muslim maupun non-Muslim.
Bagi peserta didik Muslim, penguatan karakter dilakukan melalui Gerakan Ayo Mengaji. Sementara itu, pembinaan bagi peserta didik non-Muslim dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan FKUB.
Pembiasaan tersebut diharapkan dapat ditanamkan sejak dini sehingga nilai-nilai moral dan keagamaan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi berkembang menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Program pembentukan karakter tersebut telah mulai berjalan dan direncanakan diterapkan secara lebih masif pada semester berikutnya.
“Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar saja, tetapi juga harus berkarakter. Karena itu, kami menggandeng seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Kementerian Agama hingga guru-guru Madin (Madrasah Diniyah), dan FKUB” ungkapnya.
Selain memperkuat pendidikan karakter, Pemkab Madiun memberikan perhatian serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data terkini Dinas Pendidikan, tercatat sekitar 3.000 anak belum mengenyam pendidikan formal.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk melakukan pelacakan atau *tracing* terhadap anak-anak yang tidak bersekolah. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berhasilnya 280 anak kembali ke bangku sekolah.
Meski demikian, pemerintah menyadari masih diperlukan kerja bersama untuk menjangkau anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan formal.
Karena itu, seluruh kepala sekolah diinstruksikan bertanggung jawab melakukan pendataan dan pelacakan di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi anak yang putus sekolah maupun anak yang belum mengenyam pendidikan formal agar dapat segera memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.
Bupati menegaskan, penyelesaian persoalan ATS tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Kepala sekolah dan seluruh pihak terkait harus terlibat aktif dalam menemukan anak-anak yang belum bersekolah serta mendorong mereka kembali mendapatkan layanan pendidikan.
“Seluruh kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan tracing di wilayahnya. Mana saja anak yang tidak sekolah, supaya sisa dari 3.000 anak tersebut dapat segera kita atasi dan kembali mendapatkan hak pendidikannya,” pungkasnya.
Penguatan program lima hari sekolah, pendidikan karakter, dan penanganan ATS menjadi bagian dari upaya Pemkab Madiun meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan secara menyeluruh.
Optimalisasi program lima hari sekolah diharapkan mampu memperkuat pembentukan karakter peserta didik, sedangkan pelacakan Anak Tidak Sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
Melalui keterlibatan kepala sekolah, tenaga pendidik, Kementerian Agama, FKUB, serta unsur masyarakat lainnya, Pemkab Madiun mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkarakter, dan bertanggung jawab.
Pemerintah daerah pun menaruh harapan agar kolaborasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah sekaligus membangun generasi Madiun yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
