SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Pengaduan seorang perempuan berinisial AM alias Achel terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), manipulasi psikologis, pembatasan kebebasan, hingga dugaan perselingkuhan menyeret nama seorang pria bernama Deddy Arisandi yang disebut masih bertugas di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Pengaduan tersebut disampaikan AM melalui Media Center Rieke Diah Pitaloka. Dalam keterangannya, AM mengungkap serangkaian pengalaman yang diklaim dialaminya selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Deddy Arisandi.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian publik lantaran pria yang disebut dalam pengaduan itu merupakan aparatur di lingkungan institusi penegak hukum.
AM mengaku mengalami tekanan psikologis berkepanjangan, dugaan kekerasan fisik, hingga pembatasan komunikasi yang membuat dirinya kesulitan berinteraksi dengan dunia luar.
Dalam wawancara eksklusif, AM menceritakan awal perkenalannya dengan Deddy Arisandi yang bermula dari perjodohan oleh paman Deddy.
Menurut AM, pada masa pendekatan, Deddy memperlihatkan sikap baik dan sopan sehingga memberikan kesan sebagai sosok pria ideal. Namun, sejumlah persoalan mulai terungkap ketika hubungan keduanya semakin dekat.
Salah satu persoalan yang disoroti AM adalah status perkawinan Deddy dengan istri sebelumnya.
AM mengaku diajak menikah siri ketika proses perceraian Deddy belum dinyatakan selesai secara resmi.
“Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai,” ungkap AM.
Tak lama setelah pernikahan siri tersebut, AM mengaku hamil. Namun, kehidupan rumah tangga yang semula diharapkan menjadi awal kebahagiaan justru disebut berubah menjadi pengalaman penuh tekanan.
AM menuturkan perubahan sikap Deddy membuat kondisi psikologisnya semakin terpuruk.
Ia mengaku kerap berada dalam situasi yang membuatnya mempertanyakan persepsi, ingatan, hingga penilaian terhadap dirinya sendiri.
Kondisi tersebut menurut AM mengarah pada dugaan manipulasi psikologis atau gaslighting.
Gaslighting merupakan pola manipulasi psikologis yang dapat membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, dan penilaian terhadap dirinya sendiri.
Dalam pengaduan tersebut, AM mengklaim tekanan psikologis itu berlangsung selama menjalani kehidupan rumah tangga.
Persoalan yang diungkapnya tidak berhenti pada dugaan kekerasan psikis. AM juga mengaku mengalami kekerasan fisik serta pembatasan kebebasan secara ekstrem.
Salah satu pengakuan yang menjadi perhatian adalah dugaan pembatasan akses komunikasi.
AM menyebut dirinya tidak diperbolehkan memegang telepon genggam. Ia juga mengaku mengalami isolasi dari lingkungan luar sehingga kesulitan menyampaikan kondisi yang dialaminya kepada orang lain.
“Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah,” tuturnya.
Pengakuan tersebut menggambarkan dugaan situasi rumah tangga yang menurut AM membuatnya kehilangan keleluasaan untuk berkomunikasi dan mencari pertolongan.
Dugaan kekerasan fisik, psikis, maupun pembatasan kebebasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang harus ditangani melalui mekanisme hukum dan perlindungan terhadap korban.
Selain dugaan KDRT dan manipulasi psikologis, AM juga mengungkap dugaan perselingkuhan yang menurut pengakuannya dilakukan Deddy Arisandi.
Ia menyebut dugaan hubungan suaminya dengan sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari asisten rumah tangga, pekerja salon, asisten pribadi, hingga perempuan yang disebutnya sebagai perempuan malam.
“Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok,” ungkapnya.
AM mengaku rangkaian persoalan tersebut semakin memperberat beban psikologis yang harus dihadapinya.
Terlebih, ia merasa tidak memiliki keleluasaan untuk mencari dukungan maupun menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada pihak luar.
Meski demikian, tudingan mengenai dugaan perselingkuhan tersebut masih sebatas pengakuan AM dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Di tengah mencuatnya pengaduan tersebut, status kedinasan Deddy Arisandi turut menjadi perhatian.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Surabaya, Ida Bagus, membenarkan bahwa pria yang dimaksud masih bertugas di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya.
Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai persoalan rumah tangga yang disampaikan AM, ia menyebut hal tersebut sebagai masalah pribadi.
“Itu masalah pribadi,” tegasnya melalui sambungan telepon, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi awal mengenai status kedinasan Deddy Arisandi. Namun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apakah pengaduan AM telah diteruskan kepada bidang pengawasan internal Kejaksaan.
Konfirmasi mengenai status kedinasan tersebut penting untuk membedakan persoalan pribadi yang diadukan dengan kemungkinan adanya aspek etik atau kedinasan yang perlu ditelusuri oleh institusi terkait.
Pengaduan AM kini mendapat perhatian Media Center Rieke Diah Pitaloka.
Melalui pengaduan tersebut, AM berharap pengalaman yang diklaim dialaminya tidak berhenti sebagai persoalan pribadi, tetapi memperoleh perhatian dan penanganan dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Media Center Rieke Diah Pitaloka menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun psikis, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga.
Penanganan laporan KDRT harus dilakukan secara serius, profesional, dan objektif tanpa memandang jabatan, latar belakang, maupun profesi pihak yang dilaporkan.
Di sisi lain, seluruh pengakuan AM masih membutuhkan pendalaman dan verifikasi. Klarifikasi dari Deddy Arisandi, pemeriksaan bukti-bukti yang tersedia, serta penelusuran oleh pihak berwenang menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara adil dan sesuai ketentuan hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan keputusan dari pihak yang berwenang.
