LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, Nusantaraabadinews.com – Ketika sumber mata air menjadi kepentingan pelayanan publik, apakah hak masyarakat atas tanah boleh dikesampingkan? Ketika pemerintah menikmati manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam, siapa yang bertanggung jawab atas hak pemilik lahan yang mengaku belum menerima kompensasi? Dan ketika masyarakat kecil berulang kali meminta keadilan, mengapa kepastian hukum justru terasa begitu sulit diperoleh?
Inilah persoalan serius yang kini mencuat dari lahan mata air Ambung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebuah perkara yang tidak sekadar menyangkut sumber air, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang hak kepemilikan tanah, dugaan penguasaan lahan tanpa penyelesaian yang jelas, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak masyarakat.
Lebih mengejutkan, menurut pengakuan istri almarhum Asmadi, tiga hari sebelum lahan tersebut disebut dibuka secara paksa oleh pihak PDAM, Direktur Utama PDAM, Sopyan Hakim, justru sempat menghubunginya melalui sambungan telepon untuk meminta agar lahan mata air Ambung dikontrakkan selama satu hingga dua tahun.
Komunikasi tersebut memunculkan pertanyaan serius: jika memang lahan itu hendak dikontrak, bagaimana kejelasan status pemanfaatan sebelumnya? Mengapa persoalan pembayaran dan kompensasi yang menurut pihak ahli waris telah lama dipersoalkan belum juga memperoleh penyelesaian?
Pengakuan Ahli Waris: Kontrak Dipersoalkan, Kompensasi Tak Kunjung Diterima
Dalam keterangannya kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), istri almarhum Asmadi mengungkapkan bahwa Dirut PDAM Sopyan Hakim sempat menghubunginya melalui sambungan telepon untuk meminta agar lahan mata air Ambung dikontrakkan dengan jangka waktu antara satu hingga dua tahun.
Namun, permintaan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai riwayat pembayaran dan kompensasi yang sebelumnya pernah dibicarakan.
Menurut penuturannya, ketika Sukiman Azmy masih menjabat sebagai Bupati Lombok Timur, pembicaraan mengenai pembayaran maupun kompensasi juga pernah disampaikan. Akan tetapi, sampai sekarang dirinya mengaku tidak pernah menerima bukti perjanjian kontrak maupun realisasi kompensasi sebagaimana yang pernah dijanjikan.
“Kalau sekarang hitungannya mau dikontrak satu sampai dua tahun, bagaimana dengan pembayaran yang dulu? Ketika Pak Sukiman Azmy masih menjabat sebagai Bupati, pembicaraan seperti itu juga pernah disampaikan. Tetapi, sampai sekarang tidak ada bukti kontrak dan kompensasi yang saya terima. Bahkan, seribu rupiah pun tidak pernah saya terima,” ungkapnya kepada wartawan MSRI.
Dengan nada kecewa, istri almarhum Asmadi mempertanyakan ketimpangan antara kewajiban yang masih harus ditanggung keluarga pemilik lahan dengan manfaat yang selama ini dinikmati melalui pemanfaatan sumber mata air tersebut.
“Saya yang membayar pajak sampai sekarang, tetapi yang menikmati hasilnya justru pemerintah. Lalu, kompensasi saya di mana? Saya ini masyarakat kecil, tidak memahami hukum, dan merasa diperlakukan tidak adil,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan hak atas lahan tersebut telah menguras harta benda keluarga yang sebelumnya dibangun bersama almarhum suaminya.
“Harta benda saya bersama almarhum suami sudah habis untuk mengurus dan memperjuangkan hak milik saya. Saya hanya ingin keadilan. Mengapa masyarakat kecil seperti kami harus terus berjuang untuk mendapatkan hak sendiri?” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaku kecewa karena berbagai bukti yang menurutnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah belum menghasilkan penyelesaian yang jelas. Bahkan, dirinya merasa selalu menghadapi hambatan ketika berupaya meminta kepastian dan pertanggungjawaban.
“Kami selalu dijegal, padahal bukti-bukti sudah kami tunjukkan. Bahkan, bukti itu sudah kami berikan. Tetapi, dari pihak pemerintah daerah selalu berkelit. Saya tidak meminta lebih, saya hanya membutuhkan keadilan dan kepastian atas hak saya,” ujarnya.
Cak Bram: Saya Mengecam Keras Segala Bentuk Penyalahgunaan Hak Rakyat
Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram, menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi mengabaikan, merugikan, atau menyalahgunakan hak masyarakat, terlebih apabila masyarakat kecil harus berhadapan dengan kewenangan institusi pemerintah.
Menurut Cak Bram, persoalan lahan mata air Ambung tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan teknis pengelolaan air bersih. Ada hak masyarakat yang harus dihormati, ada dugaan persoalan administrasi dan perjanjian yang harus dibuka, serta ada tanggung jawab pejabat publik yang harus dijelaskan secara transparan.
“Saya mengecam keras apabila benar terdapat tindakan yang mengabaikan, merugikan, atau menyalahgunakan hak rakyat. Jangan karena masyarakat kecil tidak memiliki kekuatan ekonomi, tidak memahami persoalan hukum, kemudian hak-haknya dapat diperlakukan sewenang-wenang. Negara ini berdiri berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan segelintir pihak,” tegas Cak Bram.
Ia menekankan bahwa pelayanan air bersih memang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Namun, kepentingan pelayanan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum maupun mengesampingkan hak kepemilikan tanah warga.
“Jangan membangun pencitraan keberhasilan pelayanan publik apabila masih ada persoalan hak masyarakat yang belum diselesaikan. Jangan hanya berbicara tentang manfaat yang diterima masyarakat, tetapi mengabaikan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tanah yang digunakan. Kalau memang memiliki dasar hukum, tunjukkan dokumennya. Kalau ada perjanjian, buka riwayatnya. Kalau ada kewajiban kompensasi, jelaskan realisasinya,” ujar Cak Bram.
Lebih lanjut, Cak Bram menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah kekebalan dari pertanyaan dan pengawasan masyarakat. Setiap pejabat yang menjalankan kewenangan harus siap memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai masyarakat kecil harus menghabiskan harta benda, tenaga, dan waktu bertahun-tahun hanya untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakininya sebagai hak sendiri. Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang, tetapi kami tidak akan membiarkan persoalan yang menyangkut hak rakyat dibiarkan tanpa kejelasan. MSRI berdiri untuk mengawal kepentingan publik, bukan menjadi alat pencitraan pejabat maupun institusi mana pun,” tandasnya.
Cak Bram juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan pihak PDAM agar tidak saling melempar tanggung jawab. Persoalan tersebut harus dijawab melalui dokumen resmi, penelusuran riwayat penguasaan lahan, serta mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berhak.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kepentingan Pengelolaan Air
Dalam perspektif hukum, persoalan lahan mata air Ambung harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
Menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
3. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penguasaan negara atas sumber daya alam bukan berarti pemerintah atau badan pengelola dapat mengabaikan hak kepemilikan tanah masyarakat.
UU Pokok Agraria: Kepentingan Umum Bukan Alasan Mengabaikan Hak Pemilik Tanah
Persoalan ini juga harus diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Beberapa ketentuan penting meliputi:
– Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
– Pasal 18: Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan dilakukan menurut tata cara yang diatur undang-undang.
– Pasal 20: Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
– Pasal 41: Hak pakai dapat diberikan berdasarkan ketentuan dan perjanjian yang sah, termasuk atas tanah milik orang lain.
Dengan demikian, apabila lahan tersebut benar merupakan tanah milik keluarga almarhum Asmadi, dasar pemanfaatannya harus dapat dijelaskan secara hukum. Apakah melalui sewa, perjanjian pemanfaatan, pelepasan hak, atau mekanisme lain yang sah?
Tidak cukup hanya mengandalkan klaim kepentingan pelayanan publik tanpa memperlihatkan dasar hukum penguasaan tanah.
Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2015: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Ditegakkan
Selain ketentuan konstitusi dan hukum agraria, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Perda tersebut mengatur prinsip pengelolaan barang milik daerah, antara lain kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepastian nilai, dan asas fungsional.
Ketentuan tersebut relevan apabila pemerintah mengklaim lahan atau aset mata air Ambung sebagai barang milik daerah. Pemerintah harus mampu menunjukkan dokumen kepemilikan, pencatatan aset, dasar penguasaan, serta administrasi pemanfaatannya.
Sebaliknya, apabila lahan tersebut merupakan tanah milik masyarakat, statusnya tidak dapat begitu saja dianggap sebagai barang milik daerah tanpa dasar perolehan atau penguasaan yang sah.
Karena itu, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka status hukum lahan dan tidak mencampuradukkan status sumber mata air dengan status kepemilikan tanah tempat sumber mata air tersebut berada.
UU Pengadaan Tanah: Ganti Kerugian Harus Layak dan Adil
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga memuat prinsip perlindungan terhadap pihak yang berhak.
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pasal 3 menegaskan tujuan menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, sedangkan Pasal 9 ayat (2) menegaskan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan ruang lingkup dan mekanisme pengadaan tanah yang diatur undang-undang, bukan serta-merta dianggap berlaku untuk setiap bentuk pemanfaatan tanah.
MSRI: Jangan Jadikan Pelayanan Publik sebagai Tameng untuk Menghindari Pertanggungjawaban
Persoalan mata air Ambung harus diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum. Jangan sampai kepentingan pelayanan air bersih kepada masyarakat dijadikan alasan untuk mengesampingkan persoalan hak kepemilikan tanah.
Publik tidak membutuhkan pencitraan, pernyataan normatif, ataupun narasi keberhasilan pelayanan apabila persoalan mendasar mengenai hak masyarakat justru belum diselesaikan.
Yang dibutuhkan adalah bukti konkret: dokumen penguasaan lahan, riwayat perjanjian, dasar pembukaan lahan, bukti pembayaran, serta penyelesaian kompensasi apabila memang terdapat kewajiban yang belum ditunaikan.
Jika pihak PDAM merasa memiliki dasar hukum yang sah, tunjukkan dokumennya secara terbuka. Jika terdapat kekeliruan dalam proses penguasaan atau pemanfaatan lahan, harus ada pertanggungjawaban dan penyelesaian sesuai hukum.
Enam Pertanyaan Investigasi yang Harus Dijawab Dirut PDAM dan Pemerintah Daerah
Tim Investigasi MSRI memandang terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung:
1. Apa dasar hukum PDAM memanfaatkan dan menguasai lahan mata air Ambung?
2. Apakah terdapat dokumen kepemilikan atau pencatatan resmi yang membuktikan lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur?
3. Jika benar pernah ada pembicaraan kontrak dan kompensasi, mengapa tidak terdapat kejelasan dokumen serta realisasi pembayaran menurut pengakuan pihak ahli waris?
4. Apa dasar dan kewenangan tindakan pembukaan lahan yang disebut dilakukan tiga hari setelah komunikasi mengenai permintaan kontrak?
5. Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan hak atas tanah dan kompensasi kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik?
6. Mengapa bukti-bukti yang diklaim telah disampaikan oleh keluarga almarhum Asmadi belum menghasilkan penyelesaian yang jelas?
Pertanyaan tersebut bukan untuk membangun opini sepihak, melainkan untuk menguji transparansi, legalitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber mata air Ambung.
Tim Investigasi MSRI akan terus menelusuri persoalan ini melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta lapangan. Fokus pemberitaan bukan pada pencitraan pejabat, melainkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Dirut PDAM Sopyan Hakim dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus memberikan penjelasan substantif atas persoalan tersebut. Bukan sekadar menyampaikan alasan pelayanan publik, tetapi menjawab persoalan pokok mengenai dasar penguasaan lahan dan kejelasan kompensasi.
Sebab, negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan sumber daya milik rakyat, tetapi absen ketika rakyat menuntut haknya. Pelayanan publik harus berjalan, tetapi keadilan dan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan.
MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya. (Abie)
