SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD ADVOKAI) Jawa Timur mengambil peran dalam mendorong pembaruan regulasi profesi advokat melalui Diskusi Nasional Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat. Forum yang digelar di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026), tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan profesi advokat, terutama menyangkut independensi, perlindungan hukum, serta penguatan organisasi profesi.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi advokat dalam proses pembentukan kebijakan hukum nasional. Pembaruan regulasi dinilai menjadi kebutuhan seiring berkembangnya persoalan hukum dan semakin kompleksnya tantangan penegakan hukum di Indonesia.
Diskusi nasional tersebut menghadirkan sejumlah tokoh Kongres Advokat Indonesia, yakni Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Diyah Sasanti, S.H., MBA., M.H., M.Kn., CIL., CLA., CLI.; Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Dr. K.P.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA.; serta Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H.
Jalannya diskusi dipandu Adv. Imam Bukhori, S.H., M.H., sebagai moderator.
Pembahasan RUU Advokat menjadi isu penting setelah lebih dari dua dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Perkembangan sistem hukum, dinamika organisasi profesi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum menjadi sejumlah pertimbangan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.
Pembaruan undang-undang tersebut tidak cukup hanya mengatur aspek kelembagaan organisasi advokat. Lebih dari itu, diperlukan penguatan substansi yang menjamin independensi advokat, perlindungan dalam menjalankan tugas profesi, peningkatan kompetensi, serta kepastian mekanisme penegakan kode etik.
Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendampingan, pembelaan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Karena itu, regulasi yang dibentuk harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi advokat dan kepentingan masyarakat sebagai pencari keadilan.
Kehadiran Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., sebagai narasumber menunjukkan keterlibatan unsur organisasi advokat daerah dalam membahas arah pembaruan regulasi profesi.
Perspektif advokat di daerah memiliki arti penting karena praktik penegakan hukum tidak hanya berlangsung di tingkat pusat. Berbagai persoalan terkait pendampingan hukum, perlindungan hak masyarakat, hingga pelaksanaan tugas advokat juga ditemukan langsung dalam praktik di daerah.
Pengalaman tersebut dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata dalam praktik penegakan hukum.
Melalui forum yang mempertemukan unsur Presidium DPP dan DPD ADVOKAI, berbagai pandangan mengenai penguatan profesi advokat diharapkan dapat berkembang menjadi gagasan konstruktif bagi pembaruan hukum nasional.
Salah satu aspek mendasar yang menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi profesi advokat adalah jaminan independensi.
Independensi merupakan prinsip penting agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa intervensi maupun tekanan yang berpotensi mengganggu profesionalitas dalam memberikan bantuan hukum.
Perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas berdasarkan hukum dan dengan iktikad baik perlu mendapatkan kepastian dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, independensi juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesi. Pengawasan etik yang efektif, transparansi organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelanggaran kode etik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, penguatan profesi advokat bukan berarti memberikan ruang tanpa batas, melainkan memastikan advokat bekerja secara merdeka, profesional, berintegritas, dan tetap tunduk pada ketentuan hukum.
Selain persoalan independensi dan kelembagaan, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi profesi advokat.
Penerapan sistem peradilan elektronik, digitalisasi dokumen hukum, hingga perkembangan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi menuntut advokat untuk terus meningkatkan kompetensi.
Pembaruan regulasi diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, perlindungan data, dan hak masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
Pendidikan profesi yang berkelanjutan, pembinaan anggota, serta peningkatan standar kompetensi menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam penguatan organisasi advokat ke depan.
Penyelenggaraan Diskusi Nasional RUU Advokat oleh DPD ADVOKAI Jawa Timur menjadi bagian dari upaya membangun ruang dialog antara unsur organisasi profesi dan para pemangku kepentingan hukum.
Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembentukan maupun penyempurnaan regulasi profesi advokat.
Pembaruan Undang-Undang Advokat pada akhirnya tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan organisasi atau kelompok profesi tertentu. Regulasi tersebut harus mampu memperkuat sistem peradilan, menjamin independensi advokat, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
Melalui diskusi nasional ini, ADVOKAI Jawa Timur menegaskan pentingnya kontribusi organisasi profesi dalam menentukan arah masa depan advokat Indonesia yang independen, profesional, berintegritas, dan berpihak pada tegaknya supremasi hukum.






