SENGKETA TANAH PANDEGILING 145 MEMANAS! Ahli Waris Waluyo Siap Taati Hukum, Desak Penertiban Tak Tebang Pilih

  • Whatsapp
IMG 20261118 WA0013

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Sengketa tanah di Jalan Pandegiling Nomor 145, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (16/11/2026), persoalan legalitas kepemilikan tanah hingga keabsahan sertifikat wakaf Yayasan Masjid Rahmat Surabaya kembali dipertanyakan.

Ahli waris almarhum Tuan Reboe melalui kuasa hukumnya menegaskan siap mematuhi seluruh ketentuan hukum, termasuk menghentikan aktivitas pembangunan di atas objek sengketa seluas 406 meter persegi selama proses peradilan berlangsung.

Bacaan Lainnya

Namun, mereka meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak menerapkan penegakan aturan secara diskriminatif. Penertiban bangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar bangunan milik salah satu pihak.

Hearing tersebut juga membuka kembali pertanyaan mendasar mengenai siapa sebenarnya pihak yang memiliki kewenangan menghibahkan atau mewakafkan tanah yang diklaim sebagai peninggalan almarhum Tuan Reboe.

Rapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, didampingi anggota komisi Aning Rochmawati, Hj. Siti Maryam, Dr. H. Minun Latif, Achmad Nurdjayanto, dan Dr. Buchori Imron.

Hadir pula Camat Tegalsari Kenny Pieter Tupamahu, S.STP., M.M., Lurah Dr. Soetomo Nur Ratna Wulan Kartini Pancawardani, S.Sos., M.AP., perwakilan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Surabaya I, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), serta para pihak yang bersengketa bersama kuasa hukum masing-masing.

Dalam forum tersebut, perwakilan DPRKPP Kota Surabaya, Sugeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan sekaligus sanksi administratif pertama pada 5 Oktober 2026.

Surat tersebut berisi perintah penghentian seluruh aktivitas pembangunan fisik di lokasi sengketa.

Langkah administratif itu dilakukan karena status kepemilikan tanah masih menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 568/Pdt.G/2026/PN Sby.

DPRKPP juga merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemenuhan persyaratan administratif dan teknis.

Dengan masih berlangsungnya sengketa kepemilikan, penyelesaian lebih lanjut atas persoalan hak atas tanah tersebut menunggu kepastian hukum melalui proses peradilan.

Dalam hearing tersebut, kuasa hukum ahli waris almarhum Tuan Reboe, Nocky Leon Agusta, S.H., memaparkan riwayat kepemilikan tanah yang menurut pihaknya telah tercatat sejak masa kolonial Belanda.

Ia menjelaskan bahwa objek tanah di Jalan Pandegiling, yang dahulu dikenal sebagai Lingkungan Darmo I Nomor 125, tercatat sebagai tanah bekas hak barat dengan status Eigendom Verponding Nomor 1352.

Menurut pemaparan kuasa hukum, tanah tersebut beralih kepada almarhum Tuan Reboe melalui Akta Hibah pada 1930 yang dibuat di hadapan notaris dan diperkuat dengan sertifikat pada 1931.

Riwayat tersebut, lanjut Nocky, kemudian mengalami proses penegasan hak setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

“Pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, hak tersebut telah ditegaskan melalui Keputusan Kepala Direktorat Agraria pada Tahun 1965 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Tahun 1974,” papar Nocky.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi salah satu dasar yang diajukan pihak ahli waris untuk mempertanyakan riwayat peralihan hak atas tanah seluas 406 meter persegi tersebut.

Terkait penghentian pembangunan, Nocky menegaskan bahwa kliennya, Waluyo, yang bertindak sebagai penerima kuasa sekaligus ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018, bersikap kooperatif terhadap langkah pemerintah.

Pihak ahli waris menyatakan tidak akan menghalangi proses penertiban maupun menghentikan kewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku selama perkara masih berjalan.

Meski demikian, mereka meminta Pemkot Surabaya menerapkan standar penegakan aturan yang sama terhadap seluruh bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Menurut Nocky, apabila pemerintah melakukan penertiban terhadap bangunan yang belum mengantongi PBG atau dokumen perizinan yang dipersyaratkan, tindakan serupa juga harus diterapkan terhadap bangunan lain yang memiliki persoalan perizinan.

Pihaknya tidak ingin penegakan aturan hanya menyasar satu objek bangunan, sementara bangunan lain yang diduga memiliki persoalan serupa justru tidak tersentuh.

Prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, menurut pihak ahli waris, harus menjadi dasar setiap tindakan administratif pemerintah.

Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam hearing adalah terbitnya Sertifikat Hak Wakaf (SHW) tertanggal 14 Oktober 2021 atas nama Yayasan Masjid Rahmat Surabaya.

Tim kuasa hukum ahli waris mempertanyakan dasar hukum penerbitan sertifikat wakaf atas tanah seluas 406 meter persegi tersebut.

Berdasarkan warkah pertanahan yang dipersoalkan pihak ahli waris, penerbitan sertifikat tersebut bersandar pada Akta Ikrar Wakaf Tahun 2008 yang diikrarkan oleh H. Abd. Syukur Asnan.

Dokumen itu juga disebut merujuk pada klaim riwayat penguasaan tanah oleh Hadji Mochamad Elijas atau H. Ilyas pada 1969.

Nocky menilai persoalan mendasar yang harus diperiksa adalah kapasitas dan kewenangan pihak yang mengikrarkan wakaf.

Menurutnya, baik Hadji Mochamad Elijas maupun H. Abd. Syukur Asnan bukan pemilik sah ataupun ahli waris almarhum Tuan Reboe.

Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses peralihan penguasaan hingga penerbitan sertifikat wakaf dapat dilakukan apabila hubungan hukum dengan pemegang alas hak sebelumnya belum dapat dibuktikan.

Nocky mengacu pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar untuk menguji keabsahan perbuatan hukum wakaf tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 15, harta benda yang diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Sementara itu, Pasal 17 mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan disaksikan dua orang saksi.

“Apabila pihak yang mengikrarkan wakaf bukan merupakan pemilik hak milik yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang alas hak asal, maka secara hukum perbuatan wakaf tersebut cacat formil maupun materiil,” tegas Nocky dalam rapat tersebut.

Pihak ahli waris meminta BPN Kota Surabaya I membuka dan memeriksa secara transparan seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat wakaf.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses peralihan hak, riwayat penguasaan, hingga penetapan wakif telah memenuhi ketentuan hukum pertanahan dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Suasana hearing sempat menghangat ketika anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Dr. H. Minun Latif, menyarankan agar pihak ahli waris mempertimbangkan untuk mengikhlaskan tanah tersebut demi kepentingan ibadah dengan melihat nilai pahala.

Menanggapi pandangan tersebut, Nocky Leon Agusta menegaskan bahwa gugatan yang ditempuh kliennya bukan bentuk penolakan terhadap kepentingan ibadah maupun aktivitas keagamaan.

Menurutnya, persoalan yang sedang diperjuangkan adalah kepastian hak keperdataan, riwayat kepemilikan, serta keabsahan administrasi pertanahan.

Ia juga mengingatkan agar persoalan hukum tersebut tidak digiring menjadi perdebatan sentimen keagamaan yang justru berpotensi mengaburkan substansi sengketa.

“Jangan sampai persoalan cacat administrasi dan dugaan penyerobotan lahan dibelokkan seolah-olah ahli waris menghalangi kepentingan agama atau tempat ibadah. Klien kami adalah umat Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai ibadah dan wakaf. Namun, wakaf yang sah secara agama maupun hukum negara mensyaratkan harta yang suci dari sengketa dan merupakan milik sah wakif, sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 15 dan Pasal 17 UU Wakaf,” jelas Nocky.

Ia menambahkan, narasi keagamaan tidak seharusnya menggantikan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan dan riwayat peralihan hak.

Bagi pihak ahli waris, kepastian mengenai siapa pemilik tanah dan siapa yang berwenang mewakafkannya merupakan persoalan utama yang harus dijawab melalui pembuktian hukum.

Hearing Komisi C DPRD Kota Surabaya tersebut kembali menempatkan sengketa tanah Pandegiling 145 pada persoalan mendasar, yakni riwayat Eigendom Verponding Nomor 1352, proses konversi hak setelah UUPA 1960, serta legalitas penerbitan sertifikat wakaf atas nama Yayasan Masjid Rahmat Surabaya.

Di sisi lain, penghentian pembangunan dan dugaan pelanggaran perizinan bangunan juga menjadi perhatian yang membutuhkan tindakan konsisten dari pemerintah daerah.

Pihak ahli waris meminta BPN Kota Surabaya I memberikan penjelasan terbuka mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat wakaf, termasuk riwayat peralihan hak dan identitas pihak yang bertindak sebagai wakif.

Publik kini menunggu transparansi dan kepastian hukum atas sengketa tersebut. Sebab, persoalan ini bukan semata menyangkut pembangunan atau kepentingan penggunaan lahan, melainkan juga menyangkut keabsahan dokumen pertanahan dan perlindungan hak keperdataan para pihak.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya melalui perkara Nomor 568/Pdt.G/2026/PN Sby diharapkan menjadi ruang pembuktian untuk mengurai seluruh klaim yang saling berhadapan.

Pada akhirnya, kepastian hukum harus berdiri di atas bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan tekanan opini maupun sentimen tertentu. Semua pihak berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa penegakan aturan yang tebang pilih.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *