Blitar, Nusantaraabadinews.com – Kepolisian Resor Blitar Kota menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap seorang anggotanya yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu dengan inisial D.W. Putusan pemecatan itu diketok dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota, Selasa, 17 November 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan setelah D.W. menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik berupa perselingkuhan.
Meski demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. D.W. menyatakan keberatan dan langsung mengajukan upaya banding atas vonis pemecatan terhadap dirinya. Merujuk mekanisme internal kepolisian, sidang etik tingkat banding dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu satu bulan ke depan sebelum pimpinan Polri menetapkan keputusan akhir.
Di sisi lain, jajaran Polres Blitar Kota belum memberikan keterangan resmi mengenai detail konstruksi perkara maupun amar putusan sidang tersebut. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Blitar Kota, Samsul, mengaku belum menerima laporan hasil persidangan saat dimintai konfirmasi.
“Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan ke atasan,” kata Samsul singkat.
Dalam aturan internal kepolisian, proses penegakan kode etik profesi memang memberikan ruang bagi terperiksa untuk mengajukan banding apabila tidak menerima putusan komisi sidang. Selama proses banding berjalan, status keanggotaan terperiksa masih menunggu ketetapan hukum lebih lanjut dari institusi.
“Ironis bocor Alus, berdasarkan issue yang berkembang ke publik D.W ini tidak di PTDH alias hanya di mutasi???”
Terpisah, awak media menemui pakar hukum tindak pidana yakni Agus Setiawan.SH, terkait perihal tersebut mengatakan Kamis (19/11/2026), berdasarkan perspektif hukum dan regulasi internal kepolisian, sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sangat bisa dan sah dijatuhkan terhadap anggota Polri yang terbukti berselingkuh.
“Secara hukum, perselingkuhan oleh anggota Polri tidak hanya dipandang sebagai masalah moral pribadi, melainkan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi serta potensi tindak pidana,” ujarnya.
Dasar Hukum Pemecatan (Hukum Etik Kepolisian), lanjut kata Agus, sudut pandang pidana, eksekusi pemecatan (PTDH) di tubuh Polri sebenarnya berada di ranah hukum administrasi dan kode etik profesi, yang berjalan terpisah dan tidak harus menunggu putusan pidana.
“Aturan yang Dilanggar. Merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), khususnya Pasal 13 huruf f, setiap anggota Polri dilarang keras melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan,” katanya.
Masih kata Agus, Kategori Pelanggaran Berat. Dalam sidang KKEP, majelis hakim etik menilai dampak perbuatan terhadap citra institusi. Jika perselingkuhan dinilai mencoreng martabat Polri secara luas—terlebih dalam pemberitaan kasus Aiptu D.W. di Blitar yang terungkap melibatkan dugaan hubungan dengan istri anggota TNI—Komisi Etik memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi administratif terberat berupa PTDH.
“Prinsip Non-Mutlak Pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan tercela atau melanggar sumpah/janji anggota Polri, meskipun perbuatan tersebut tidak diproses secara pidana,” ucapnya.
Dari Sudut Hukum Pidana, sambung kata Agus, dari kacamata pidana, perselingkuhan yang mengarah pada hubungan badan di luar pernikahan sah masuk dalam kategori delik perzinaan (overspel). Pasal Perzinaan. Dalam hukum pidana Indonesia (baik KUHP lama Pasal 284 maupun KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 411), perzinaan dikategorikan sebagai delik aduan absolut (klachtdelict).
“Konsekuensi Pidana. Proses pidana hanya bisa berjalan jika ada pengaduan resmi dari pasangan sah (suami atau istri) yang dirugikan. Apabila dilaporkan dan terbukti di pengadilan umum, sanksi pidananya adalah penjara. Keterkaitan dengan Pemecatan. Jika kasus ini juga dilaporkan secara pidana dan berujung vonis bersalah, hal tersebut otomatis menjadi dasar kuat tambahan bagi Polri untuk memberhentikan anggotanya. Sebaliknya, jika tidak ada laporan pidana (atau laporan dicabut karena damai), proses sidang etik dan sanksi PTDH tetap dapat berjalan terus karena pelanggaran etik bersifat absolut demi menjaga kehormatan institusi,” pungkasnya. (Red)






