SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Lubang galian menganga tanpa pembatas, gundukan tanah liat yang memakan separuh badan jalan, serta genangan air yang mengubah aspal menjadi lintasan licin. Pemandangan semrawut itu tersaji di proyek saluran air Jalan Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Alih-alih menjadi solusi banjir, proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat ini justru menjelma menjadi jebakan maut sekaligus memantik kecurigaan serius soal dugaan penyunatan spesifikasi dan korupsi anggaran.
Pantauan di lokasi pada Rabu malam, 18 November 2026, menunjukkan pengerjaan proyek yang jauh dari kata profesional. Bongkahan material dan tanah bekas kerukan dibiarkan menumpuk begitu saja di bahu hingga badan jalan. Saat hujan turun, kawasan ini berubah menjadi kubangan lumpur yang sangat berbahaya, terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintas dalam gelap.
Ironisnya, di titik-titik galian yang dalam dan berlumpur itu, nyaris tak terlihat adanya rambu peringatan memadai maupun garis pengaman (safety line). Pemasangan beton pracetak (box culvert) di area trotoar pun tampak terbengkalai dan terkesan dikerjakan secara serampangan.
Kondisi fisik di lapangan yang jauh dari standar kelayakan ini memicu tanda tanya besar di kalangan warga dan pengguna jalan. Pengerjaan yang terkesan asal jadi tersebut menguatkan dugaan bahwa kontraktor pelaksana tengah bermain mata dengan spesifikasi teknis demi mengeruk keuntungan lebih besar dari pagu anggaran APBD Kota Surabaya.
“Kalau dikerjakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), tidak mungkin pengamanannya nol seperti ini dan pemasangan betonnya berantakan. Ini patut dicurigai ada pengurangan volume atau kualitas material,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Kecerobohan di proyek Tambak Asri bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan pelanggaran hukum berlapis. Ketiadaan rambu bahaya dan alat pengaman proyek secara terang-terangan menabrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Berdasarkan Pasal 15 beleid tersebut, pengurus proyek yang abai terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terancam pidana kurungan hingga sanksi administratif berat berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Lebih jauh, jika temuan kasat mata di lapangan ini terbukti dibarengi dengan manipulasi laporan, pengurangan volume beton, atau penurunan mutu material, kasus ini masuk ke pusaran tindak pidana korupsi. Merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kontraktor yang memperkaya diri secara melawan hukum hingga merugikan keuangan daerah terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar.
Sorotan tajam juga mengarah pada fungsi pengawasan dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maupun konsultan pengawas. Apabila ditemukan unsur kesengajaan meloloskan proyek bermasalah ini, Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang siap menjerat oknum pejabat terkait dengan ancaman bui hingga 20 tahun.
Masyarakat mendesak Wali Kota Surabaya dan Inspektorat segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit investigatif sebelum proyek ini diserahterimakan. Warga juga didorong untuk mendokumentasikan setiap kejanggalan di lapangan sebagai bukti laporan resmi ke Inspektorat Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, maupun melalui kanal pengaduan WargaKu dan layanan darurat Command Center 112 serta Call Center Kepolisian 110 jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian proyek tersebut. (Red)






