SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Kemerdekaan pers bukan untuk ditakuti, apalagi diperlakukan sebagai ancaman. Wartawan bukan musuh siapa pun ketika menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan fakta, melakukan konfirmasi, dan mengawal kepentingan publik. Jangan sampai fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu pilar demokrasi justru berujung pada persoalan hukum tanpa terlebih dahulu memahami batasan, mekanisme, dan perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers.
Pesan tegas tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram, menyikapi perkara hukum yang menjerat wartawan Mugni Ilma dari Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga akhirnya memperoleh putusan bebas dari Pengadilan Negeri (PN) Selong.
Cak Bram menilai peristiwa ini harus menjadi perhatian serius seluruh insan pers, masyarakat, pelapor, maupun aparat penegak hukum. Sebab, persoalan yang menyangkut aktivitas jurnalistik tidak boleh dipandang secara sempit tanpa memahami terlebih dahulu prinsip kemerdekaan pers dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
Menurutnya, putusan bebas terhadap Mugni Ilma pada Rabu (18/11/2026) merupakan momentum penting untuk kembali mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus menjunjung tinggi objektivitas, kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Majelis Hakim PN Selong dalam amar putusannya menyatakan Mugni Ilma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
Putusan tersebut sekaligus memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Cak Bram: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Menekan Kemerdekaan Pers
Dalam pernyataannya, Cak Bram menegaskan bahwa kemerdekaan pers bukan hadiah dari pihak mana pun, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jangan pernah memandang wartawan sebagai pihak yang bisa ditekan, diintimidasi, atau diperlakukan sewenang-wenang ketika menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, negara telah menyediakan mekanisme hukum yang harus dihormati,” tegas Cak Bram.
Ia juga mengingatkan pihak pelapor, termasuk Saudara Sofyan Hakim, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum agar memahami terlebih dahulu ketentuan Undang-Undang Pers sebelum mempersoalkan aktivitas seorang wartawan.
Menurut Cak Bram, harus ada pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara produk jurnalistik, aktivitas jurnalistik, dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Jangan sampai fungsi kontrol sosial yang dijalankan wartawan justru dipandang sebagai ancaman. Kritik, konfirmasi, investigasi, dan penyampaian informasi untuk kepentingan publik merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang harus ditempatkan sesuai koridor hukum dan Kode Etik Jurnalistik,” lanjutnya.
Pahami UU Pers, Hormati Perlindungan Hukum bagi Wartawan
Cak Bram mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 8 memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya.
Ia menegaskan bahwa apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers harus diperhatikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“MSRI tidak pernah menempatkan wartawan di atas hukum. Namun, jangan pula hukum dijadikan instrumen untuk membatasi, menekan, atau membungkam kemerdekaan pers. Semua pihak harus menghormati aturan yang berlaku. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan tidak mengabaikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik,” tegasnya.
Menurutnya, putusan bebas terhadap Mugni Ilma harus menjadi bahan refleksi bagi semua pihak agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa yang berpotensi menghambat tugas wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebagai Pemimpin Redaksi MSRI, Cak Bram menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal prinsip kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyatakan bahwa MSRI tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut perlindungan profesi wartawan. Namun, setiap sikap dan langkah organisasi tetap harus berpijak pada fakta, bukti, etika jurnalistik, serta koridor hukum.
“Ini bukan semata-mata persoalan seorang wartawan bernama Mugni Ilma. Ini menyangkut bagaimana kemerdekaan pers harus dihormati dalam negara demokrasi. Jangan sampai wartawan takut menjalankan fungsi kontrol sosial hanya karena khawatir menghadapi persoalan hukum ketika menyampaikan informasi untuk kepentingan publik,” ungkapnya.
Cak Bram juga mengajak seluruh insan pers di Indonesia untuk tetap solid, profesional, independen, dan tidak kehilangan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Namun, keberanian tersebut harus selalu disertai tanggung jawab, verifikasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
“Pers bukan musuh masyarakat, bukan pula musuh aparat penegak hukum. Pers adalah bagian dari pilar demokrasi. Jika ada persoalan, selesaikan berdasarkan hukum dan mekanisme yang benar. Jangan korbankan kemerdekaan pers hanya karena perbedaan kepentingan atau ketidaknyamanan terhadap sebuah pemberitaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Cak Bram menegaskan bahwa MSRI akan terus berdiri pada prinsip independensi, keberanian, dan tanggung jawab jurnalistik.
“Kami menghormati proses hukum, tetapi kami juga akan bersuara ketika prinsip kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan harus diperjuangkan. Keadilan tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh setiap warga negara, termasuk insan pers,” tutup Slamet Pramono, Pemimpin Redaksi MSRI yang akrab disapa Cak Bram.
MSRI – Perspektif, Akurat, Terpercaya. (Abie)






