Skandal Keuangan KBS! Rp3,27 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Dua Direksi hingga Advokat Jadi Tersangka

  • Whatsapp
Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.
Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) memasuki babak serius. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan keuangan perusahaan daerah untuk tahun anggaran 2025–2026.

Keempat tersangka langsung ditahan penyidik setelah penetapan pada Kamis (19/11/2026) malam. Mereka berasal dari unsur direksi, Badan Pengawas PDTS KBS, hingga seorang advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah & Partner.

Bacaan Lainnya

Kasus ini menjadi sorotan lantaran penyidik menemukan dugaan penggunaan uang kas perusahaan daerah untuk mengupayakan penghentian penanganan perkara hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejati Jawa Timur.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.
Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, menjelaskan bahwa penetapan empat tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Berdasarkan siaran pers Kejati Jawa Timur, empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MN, NW, EES, dan MM.

MN merupakan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PDTS KBS. NW menjabat sebagai Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS. Sementara EES merupakan anggota Badan Pengawas PDTS KBS.

Adapun MM merupakan seorang advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 hingga KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026. Seluruh keputusan diterbitkan pada 19 November 2026.

Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.
Foto: Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya ditahan Kejati Jawa Timur. Total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.

Keterlibatan sejumlah unsur dalam struktur perusahaan daerah tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan uang kas perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejati Jatim, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025.

Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi persoalan hukum tersebut, tersangka NW dan MN diduga menghubungi EES untuk menanyakan keberadaan pengacara yang dapat membantu menangani perkara.

EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam perkembangannya, MM disebut diminta mengupayakan agar perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan.

Untuk pendampingan hukum tersebut, MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta. Selain itu, MM juga meminta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan dana tersebut diduga disetujui oleh NW dan MN dengan menggunakan uang kas PDTS KBS.

Keduanya kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, untuk mengeluarkan uang perusahaan tersebut.

Selanjutnya, uang diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan kembali berkembang sekitar April 2025.

Pada periode tersebut, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013 hingga 2024, sebagaimana tercantum dalam keterangan perkara.

Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp995 juta.

Permintaan itu disebut mendapat persetujuan dari NW dan MN.

Namun, pengeluaran uang perusahaan tidak berhenti pada jumlah tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, permintaan dana terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar.

Ironisnya, dana miliaran rupiah tersebut disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jawa Timur. Proses pemeriksaan perkara pun tetap berjalan.

Temuan ini menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi dugaan korupsi yang kini menjerat empat tersangka.

Penyidik juga mengungkap dugaan adanya upaya membuat pengeluaran uang perusahaan tersebut terlihat seolah-olah sebagai kegiatan resmi PDTS KBS.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya.

Dokumen yang dimaksud meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi.

Seluruh dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah.

Dengan demikian, penyidik menduga terdapat rekayasa administrasi untuk menutupi penggunaan uang perusahaan yang berkaitan dengan upaya penghentian penanganan perkara hukum.

Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan Kejati Jawa Timur.

Selain dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp707.775.022.

Sementara pada 2026, ditemukan pengeluaran sebesar Rp152.784.430.

Dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kegiatan operasional perusahaan, antara lain pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

Jika digabungkan dengan pengeluaran Rp2,41 miliar yang berkaitan dengan jasa hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.

Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mengembangkan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.

Dalam sangkaan primer, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara dalam sangkaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, menegaskan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) selama 20 hari.

Penahanan berlangsung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi PDTS KBS menjadi peringatan serius terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penanganan perkara hukum, ditambah temuan dokumen pertanggungjawaban yang diduga fiktif, memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan penggunaan kas perusahaan.

Dana perusahaan daerah semestinya dikelola berdasarkan kepentingan operasional, pelayanan publik, serta ketentuan tata kelola perusahaan yang baik.

Kini, penyidikan Kejati Jawa Timur akan menjadi ujian dalam mengungkap secara terang benderang bagaimana uang kas PDTS KBS dapat dikeluarkan hingga mencapai Rp3,27 miliar tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *