SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas dugaan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, Kamis (19/11/2026) sore.
Dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Garuda II PN Surabaya tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vinza Buananda Wijayanti, S.H., membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa.
Dalam uraian dakwaannya, JPU mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula dari insiden yang terjadi pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, di kawasan Gang Pacar Kembang 3, Surabaya.
JPU Vinza menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa sedang duduk di depan rumahnya. Saat bersamaan, sekelompok anak di bawah umur tengah bermain sepak bola di sekitar lokasi.
Namun, bola yang ditendang salah seorang anak mengenai pintu pagar rumah terdakwa. Kejadian tersebut diduga memicu emosi terdakwa hingga melakukan tindakan yang berujung pada dugaan kekerasan terhadap sejumlah anak.
“Peristiwa sebelumnya, terdakwa saat itu sedang duduk di depan rumah, kemudian ada sekelompok anak dibawah sedang bermain bola, namun, tidak disengaja bola yang ditendangnya mengenai pintu pagar sehingga terdakwa emosi dan melempar batu ringan pada sekelompok anak tersebut.” Kata Vinza. Kamis (19/11).
Lebih lanjut, JPU menerangkan bahwa setelah dilempari batu, kelompok anak tersebut berusaha melarikan diri. Namun, terdakwa disebut mengejar mereka hingga terjadi kontak fisik terhadap sejumlah anak.
Akibat kejadian tersebut, beberapa korban dilaporkan mengalami luka lebam, termasuk pada bagian kepala.
Perkara ini kemudian dilaporkan secara resmi ke Polrestabes Surabaya pada 3 Mei 2026. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/936/V/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim.
Atas perbuatan yang didakwakan, Slamet Hutoyo dijerat Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan JPU.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Namun, persidangan belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya karena sejumlah saksi belum seluruhnya hadir di ruang sidang.
Majelis hakim kemudian memutuskan menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 14 Desember 2026 mendatang.
Usai persidangan, kuasa hukum pelapor Sukardi, S.H., yang mewakili Dodik Firmansyah, S.H., menyatakan menghormati keputusan majelis hakim terkait penundaan sidang.
Menurutnya, kehadiran para saksi dan wali korban sangat diperlukan agar proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami tetap berupaya mengedepankan lancarnya proses persidangan. Nanti saya akan memenuhi pernyataan mulai mendatangkan saksi dan wali sesuai prosedur yang ada,” jelas Sukardi usai sidang ditunda.
Sukardi juga berharap perkara dugaan kekerasan terhadap anak tersebut menjadi perhatian serius dan tidak kembali terulang di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian semestinya menjadi pihak yang memberikan perlindungan, rasa aman, serta pengayoman kepada masyarakat.
“Jadi apapun itu, polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, kasus ini semoga tidak kembali terjadi di masyarakat yang lain,” pintanya.
Sementara itu, saat sejumlah wartawan berupaya meminta keterangan di lingkungan PN Surabaya, Slamet Hutoyo maupun penasihat hukumnya belum bersedia memberikan komentar terkait perkara yang sedang dihadapi.
Situasi di lingkungan pengadilan juga sempat menjadi perhatian ketika istri terdakwa terlihat melambaikan tangan ke arah kamera wartawan.
Sikap tersebut menuai tanggapan dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi. Namun, gestur tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan sikap maupun pandangan istri terdakwa terhadap perkara yang sedang berjalan.
Salah seorang wartawan yang berada di PN Surabaya menyampaikan bahwa keluarga terdakwa diharapkan dapat menunjukkan sikap yang bijak dalam menghadapi proses hukum.
“Sebenarnya istri seorang pejabat polri memberikan motivasi meminta maaf atas kesalahan suaminya, sebaliknya, justru ia tidak meminta maaf seolah suaminya tidak bersalah,” kata salah satu wartawan di PN Surabaya.
Perkara ini selanjutnya akan kembali disidangkan pada 14 Desember 2026 dengan agenda lanjutan sesuai penetapan majelis hakim.
Proses hukum masih berjalan. Karena itu, seluruh pihak tetap harus menghormati proses persidangan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.






