Sengketa Kapal Rp61 Miliar di PN Surabaya, Pembeli Tagih Tug Boat dan Tongkang pada Cicilan ke-14

  • Whatsapp
Foto: Sidang gugatan sengketa jual beli kapal tug boat dan tongkang senilai Rp61 miliar di Pengadilan Negeri Surabaya.
Foto: Sidang gugatan sengketa jual beli kapal tug boat dan tongkang senilai Rp61 miliar di Pengadilan Negeri Surabaya.

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Sengketa jual beli dua unit kapal dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp61 miliar kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pihak pembeli menggugat dugaan wanprestasi setelah kapal jenis tug boat dan tongkang yang menjadi objek perjanjian disebut belum diserahkan, meskipun pembayaran telah memasuki tahap cicilan ke-14.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1245/Pdt.G/2026/PN Sby. Winarno, selaku Direktur Karisma Kaisar Batulicin, bertindak sebagai penggugat dengan menggugat Tuan Larry Lion Li sebagai tergugat. Sementara itu, PT Pelayaran Sukses Bersama turut dilibatkan sebagai turut tergugat.

Bacaan Lainnya

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut transaksi bernilai puluhan miliar rupiah, dengan persoalan utama mengenai pelaksanaan kewajiban penjual dalam menyerahkan objek jual beli sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Agus Cakra Nugraha sempat mengalami penundaan lantaran salah satu pihak tergugat tidak hadir. Majelis hakim kemudian mengarahkan para pihak yang hadir untuk menempuh tahapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan.

Usai sidang, kuasa hukum penggugat, Teguh Wibisono, menjelaskan bahwa inti gugatan berkaitan dengan kewajiban penyerahan dua unit kapal yang telah diperjanjikan dalam transaksi jual beli.

Adapun objek transaksi tersebut terdiri dari satu unit kapal tug boat senilai sekitar Rp18 miliar dan satu unit tongkang dengan nilai sekitar Rp43 miliar. Dengan demikian, total nilai kedua kapal tersebut mencapai kurang lebih Rp61 miliar.

Menurut Teguh, dalam perjanjian jual beli telah dicantumkan ketentuan mengenai waktu penyerahan kapal, yakni ketika pembayaran telah memasuki cicilan ke-14.

Namun, ketika pihak pembeli meminta agar kedua kapal diserahkan sesuai klausul perjanjian, pihak penjual disebut belum melaksanakan kewajibannya.

“Pada intinya, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pada cicilan ke-14, kapal harus diserahkan kepada kami sebagai pembeli. Tetapi faktanya, ketika kami meminta penyerahan kapal tersebut, pihak tergugat tidak menyerahkannya,” ujar Teguh.

Teguh menerangkan bahwa besaran cicilan setiap bulan tidak selalu sama karena mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Meski demikian, pihak penggugat menilai variasi nominal pembayaran tersebut tidak menghapus ataupun mengubah ketentuan mengenai waktu penyerahan kapal.

Di sisi lain, pihak penjual disebut memiliki alasan tersendiri, yakni pembayaran cicilan yang dinilai belum sepenuhnya diselesaikan.

Perbedaan pandangan mengenai kewajiban pembayaran dan waktu penyerahan objek transaksi tersebut kemudian menjadi salah satu sumber perselisihan antara kedua belah pihak.

Persoalan semakin berkembang karena menyangkut keberadaan fisik kapal yang diperjualbelikan. Teguh menyebut kedua kapal tersebut hingga kini masih diklaim berada dalam penguasaan pihak penjual.

Bahkan, pihak penggugat mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi kapal yang berukuran lebih kecil.

Kondisi tersebut membuat pihak pembeli meminta kepastian mengenai keberadaan objek transaksi sekaligus pemenuhan hak-haknya berdasarkan perjanjian jual beli.

Teguh menegaskan, gugatan yang diajukan ke PN Surabaya merupakan langkah hukum yang ditempuh pihaknya agar kesepakatan dalam perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Pada prinsipnya, kami hanya meminta agar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian dilaksanakan. Karena kewajiban penyerahan kapal tidak dipenuhi, maka kami menempuh jalur hukum melalui gugatan ini,” tegas Teguh.

Sementara itu, kuasa hukum Larry Lion Li, Edward Rudy, saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026), belum memberikan penjelasan substantif mengenai materi gugatan maupun tanggapan atas dalil yang disampaikan pihak penggugat.

“Nanti dulu, Mas,” ujarnya singkat.

Sengketa jual beli kapal senilai Rp61 miliar tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan mediasi sebelum berlanjut pada proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata apabila tidak tercapai kesepakatan damai.

Dalam proses berikutnya, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi, menghadirkan bukti, serta mempertahankan dalil hukumnya di hadapan majelis hakim.

Persoalan mengenai kewajiban penyerahan tug boat dan tongkang pada cicilan ke-14, termasuk alasan belum diserahkannya kedua kapal tersebut, menjadi hal penting yang perlu diuji melalui proses pembuktian.

Hingga berita ini ditulis, dugaan wanprestasi yang disampaikan pihak penggugat masih merupakan dalil dalam gugatan dan belum menjadi fakta hukum yang diputuskan pengadilan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *