JAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri pada Jumat, 6 Februari 2026, tersebut diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam rapat tersebut, Polri menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor sebagai fondasi keberlanjutan program ketahanan pangan. Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa capaian nasional tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi pijakan kuat untuk menyusun strategi yang lebih progresif pada 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Pada sisi hulu, Polri berperan aktif sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dengan sektor perbankan. Melalui kolaborasi bersama Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat, guna mengatasi kendala permodalan yang selama ini dihadapi petani.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani binaan Polri di daerah tersebut memperoleh akses kredit untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan pertanian jagung.
Dukungan perbankan ditegaskan oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara. Dalam paparannya, ia menyampaikan kesiapan BRI dalam mendukung sektor pertanian nasional.
Danang menyebutkan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, yang diperuntukkan bagi sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjerat praktik tengkulak yang merugikan.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang berpihak. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, pada harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” beber Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup secara berkesinambungan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani jagung Indonesia. (4R1F)
