SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Suasana pelantikan jajaran Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur pada Senin pagi, 13 April 2026, berlangsung penuh semangat, namun sarat pesan tegas terhadap kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi tantangan serius.
Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi. Ketua Umum DPP LPKAN, H. Raden Muhammad Ali Zaini, menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bentuk deklarasi sikap dalam merespons krisis kepercayaan publik yang kian menguat.
Dalam pidatonya, ia menyoroti kondisi nasional yang dinilai memprihatinkan. Integritas disebut kerap diperdagangkan, sementara keberanian untuk menyuarakan kebenaran justru semakin langka.
“Ini bukan sekadar peristiwa, tapi peringatan keras bagi bangsa. Kebenaran masih dianggap ancaman, kejujuran dianggap berbahaya,” tegasnya di hadapan para undangan.
Acara tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, narasumber, jajaran pengurus pusat LPKAN seperti Sekjen, Bendahara, Ketua OKK, hingga dewan pakar, pembina, penasehat, serta pengurus DPD Jawa Timur. Salah satu yang turut hadir adalah Ferly bersama panitia dan tamu undangan lainnya.
Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa aktivis hukum dan pejuang keadilan kerap menghadapi intimidasi, teror, bahkan kekerasan. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam forum tersebut, LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri independen dan tidak menjadi alat kepentingan kelompok maupun politik praktis.
“Kalau kita hanya ingin aman, jangan bicara pengawasan. Kalau takut tekanan, jangan bicara integritas,” ujarnya lantang.
Organisasi ini juga menekankan sejumlah prinsip utama yang wajib dipegang seluruh anggotanya, mulai dari independensi, profesionalitas, hingga berbasis pada data dan fakta dalam setiap langkah pengawasan.
LPKAN turut membuka saluran pengaduan resmi serta mendorong koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum, guna memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius.
LPKAN Indonesia diharapkan menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam mengawal kinerja aparatur negara. Fokus pengawasan meliputi sektor strategis seperti pengelolaan anggaran, pendidikan, kesehatan, hingga kejahatan siber.
Dalam penegasannya, organisasi ini tidak hanya mengejar legitimasi, tetapi juga siap menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Sejarah tidak mencatat orang yang aman, tapi orang yang berani,” menjadi penutup pidato yang disambut tepuk tangan hadirin.
LPKAN menempatkan diri sebagai oposisi yang konstruktif sekaligus mitra pemerintah. Peran ini ditegaskan sebagai bentuk kontribusi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik.
“Kami sebagai oposisi yang mengontrol kinerja aparatur pemerintah namun kami juga bisa sebagai mitra kerja untuk mencari solusi bersama, bahkan LPKAN akan menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk permasalahan pelayanan yang ada, namun jika masukan LPKAN tidak dihiraukan maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan langkah hukum atau perlawanan,” pungkas Gus Ali.
Melalui pelantikan ini, diharapkan lahir gagasan konstruktif dan solusi konkret bagi berbagai persoalan bangsa. LPKAN Indonesia menegaskan tekadnya untuk menjadi suara yang tidak bisa dibungkam, mata yang tidak bisa ditutup, serta hati yang tidak bisa dibeli dalam menjaga integritas negara.(4R1F)
