Magetan–Nusantaraabadinews.com– ⁶Dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan terkait dana pokir(pokok pikir) membuat banyak tekanan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Magetan semakin menguat.Sehingga sejumlah aktivis yang tergabung dalam Magetan Bersatu bersama elemen masyarakat turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Magetan,Kamis(16/4/2026).Mereka mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD periode 2021–2023 untuk segera di tindak.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menilai dugaan penyimpangan dana pokir bukan sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa hingga kini masyarakat belum melihat langkah konkret yang signifikan dalam pengungkapan kasus tersebut.Sehingga berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem birokrasi pemerintahan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap keseriusan penegakan hukum yang kurang akuntable.
“Kami tidak ingin kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika benar ada penyimpangan, harus diungkap secara terang benderang. Jangan sampai hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegasnya lantang.
Aktivis juga menyoroti bahwa dana pokir sejatinya merupakan instrumen aspirasi masyarakat melalui wakil rakyat. Namun jika disalahgunakan, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Dalam tuntutannya, massa meminta Kejaksaan Negeri Magetan untuk bertindak dan bersikap lebih bijaksana dalam penegakan hukum.Kejaksaan Negeri juga harus mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan dengan mengungkap pihak-pihak yang terlibat tanpa tebang pilih serta mampu memberikan kejelasan dan menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka kepada publik.
Selain itu, massa juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi adalah merupakan kunci keterbukaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Salah satu perwakilan warga yang ikut dalam aksi menyatakan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah percaya tanpa bukti nyata.Masyarakat lebih dominan dalam berpikir secara realistis dan tindakan yang nyata.
“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat runtuh. Kami ingin bukti, bukan sekadar janji. Ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menanggapi desakan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Magetan menyatakan komitmennya untuk mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi dana pokir DPRD periode 2021–2023. Kejari menegaskan bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan akan ditingkatkan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memastikan penanganan perkara ini terus berjalan. Kami akan mempercepat prosesnya dan meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengawal hingga tuntas, termasuk sampai penetapan tersangka,” ujar perwakilan Kejari Magetan.
Pihak Kejari juga membuka ruang bagi publik untuk turut mengawasi jalannya proses hukum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.Sehingga masyarakat bisa mengetahui proses hukum secara nyata dan adil.
Aksi berjalan dengan pengawalan aparat keamanan dan berlangsung tertib. Namun demikian, pesan yang disampaikan massa jelas,publik tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Gelombang desakan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Magetan menginginkan penegakan hukum yang berani,tegas, transparan, dan bebas dari intervensi dalam membongkar dugaan korupsi dana pokir DPRD.Keadilan harus di tegakkan demi terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata. (Eksh)
