JEMBER, Nusantaraabadinews.com – Sikap tertutup yang ditunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mulai menuai sorotan. Di tengah munculnya persoalan yang dinilai sensitif dan menjadi perhatian publik, upaya sejumlah awak media untuk melakukan konfirmasi justru menemui jalan buntu.
Berdasarkan penelusuran, beberapa jurnalis telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan, baik dengan mendatangi kantor maupun melalui pesan dan panggilan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan respons maupun kesediaan untuk diwawancarai.
Padahal, konfirmasi merupakan bagian penting dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Kesempatan memberikan klarifikasi justru menjadi hak narasumber agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat sepihak.
Minimnya akses terhadap pejabat publik dalam isu yang menyangkut kepentingan masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap transparansi. Terlebih, Dinas Kesehatan merupakan institusi yang mengelola pelayanan publik dengan anggaran besar dan memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Dalam praktik jurnalistik, sikap tidak responsif dari pejabat publik dapat mempersulit proses verifikasi fakta. Akibatnya, ruang untuk menjelaskan kebijakan maupun meluruskan dugaan yang berkembang menjadi hilang.
Sejumlah kalangan menilai, pejabat publik semestinya tidak menghindari konfirmasi media, terutama ketika isu yang berkembang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya. Keterbukaan bukan hanya bentuk penghormatan terhadap kerja pers, tetapi juga bagian dari akuntabilitas kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember belum memberikan tanggapan atas berbagai upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Apabila yang bersangkutan memberikan klarifikasi di kemudian hari, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang. (Erman)
