MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Madiun mulai menyala. Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, program pendidikan gratis yang digagas pemerintah sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di aula sekolah tersebut, Jumat (31/7/2026).
Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”, kegiatan itu menjadi tonggak dimulainya penyelenggaraan pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Madiun dan daerah sekitar.
Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut memiliki dampak strategis terhadap upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Pada tahap awal, sekolah akan menampung sekitar 260 hingga 360 siswa, sementara kapasitas maksimal kawasan pendidikan tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 peserta didik.
Hari Wuryanto menilai program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga mengurangi beban ekonomi keluarga karena seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa selama menempuh pendidikan ditanggung negara.
“Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil satu karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Bahkan, tidak hanya anak-anaknya, rumah keluarganya pun kelak akan kita bantu perbaiki. Setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan, mereka siap menjadi tulang punggung keluarga untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen,” ungkap Hari Wuryanto.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Madiun akan terus melakukan pengawasan terhadap operasional sekolah melalui koordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait, kepala sekolah, hingga pengelola asrama. Langkah tersebut dilakukan agar proses pembelajaran, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pelayanan kepada siswa berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa kegiatan MPLS dilaksanakan secara serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, pelaksanaan sistem full boarding di Kabupaten Madiun dijadwalkan mulai sekitar 10 hingga 15 Agustus 2026. Penyesuaian waktu dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas penunjang, khususnya sanitasi, telah siap digunakan secara optimal.
“Pada prinsipnya ruang kelas dan unit bangunan hunian asrama sudah siap. Saat ini proses finishing menyisakan sekitar 5% pekerjaan, antara lain penyaluran air bersih dari toren utama ke toren bangunan, perapian fasilitas toilet, serta pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum dihuni secara penuh,” terang Rachmat Koesnadi.
Menurutnya, gelombang pertama akan diisi sebanyak 361 calon siswa yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Rachmat Koesnadi juga mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebanyak 50 hingga 70 tenaga pendidik dan pendukung diproyeksikan akan bertugas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, dengan mengutamakan tenaga pengajar yang berasal dari wilayah sekitar.
Ia menegaskan konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi menerapkan sistem multi-entry dan multi-action, sehingga proses pembelajaran maupun pemanfaatan fasilitas dapat berjalan secara fleksibel sesuai kesiapan sarana prasarana di masing-masing daerah.
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu mengangkat kesejahteraan keluarga dan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
