TULUNGAGUNG, Nusantaraabadinews.com – Bupati dan wakil bupati terpilih Tulungagung tahun 2025 – 2029 membuka acara musrenbang RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) tulungagung tahun 2026. Acara di berlangsung pada hari Kamis ( 13/03/2025 ) di gedung prajamukti pemkab Tulungagung, dalam rapat ini di hadiri oleh ketua DPRD serta pimpinan dewan, sekda pemkab Tulungagung, staf ahli dan OPD serta hadir juga akademisi dari UGM Yogyakarta.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengatakan bahwasanya FKP ( Forum Konsultasi Publik ) ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan dan perencanaan tahunan untuk 2026 dan menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Forum ini juga merupakan bentuk perencanaan yang partisipatif.
” Kami berkomitmen untuk menjalankan semua program prioritas yang pernah kami sampaikan kepada masyarakat. Kami awali dengan menyusun RPJMD Tahun 2025 – 2029. RPJMD inilah yang akan menjadi acuan arah kebijakan dan pelaksanaan program untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJMD ini harus disusun dengan cermat, sehingga setelah nanti ditetapkan sebagai Perda, RPJMD benar-benar bisa menjadi pegangan semua perangkat daerah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” ujarnya di depan para tamu undangan.
Selain penyusunan RPJMD, pihaknya juga menyusun RKPD sebagai penerjemah RPJMD dalam rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.
RKPD inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada tahun 2026, tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 adalah Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri yang Berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Gatut Sunu juga menyampaikan 10 quick win program prioritas Pemkab Tulungagung yang menjadi fokus selama tiga bulan ke depan.
Seperti, angkutan balik gratis, bantuan bibit tanaman untuk rehabilitasi lahan kritis, penyaluran bantuan langsung tunai bagi penyandang disabilitas dan lansia, penguatan dukungan penyelenggaraan pemerintah desa melalui kenaikan insentif RT RW, pemeliharaan PJU perkotaan, optimalisasi pengoperasian IPLT untuk mendukung sanitasi aman, stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka pengendalian inflasi.
Peningkatan produksi pangan dengan pembangunan sumur pompa di lahan pertanian, peningkatan akses pendidikan melalui akselerasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan rehabilitasi 11 pasar rakyat. Yaitu Pasar Gondang, Pasar Pojok, Pasar Srikaton, Pasar Bendilwungu, Pasar Hewan Terpadu, Pasar Ngunut, Pasar Campurdarat, Pasar Ngentrong, Pasar Bandung, Pasar Ngemplak dan Pasar Wage.
“Saya minta OPD yang mengampu 10 quick win ini bisa segera menyesuaikan dengan program ini,” tuturnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto mengatakan, FKP hari ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap Rancangan Awal RPJMD yang dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
Erwin mengungkapkan, sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung harus mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi. Sedangkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung harus mengacu pada dokumen RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur.
“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Kami berharap, forum ini bisa menghasilkan masukan dari seluruh tamu undangan, sehingga bisa memberikan masukan membangun bagi Tulungagung ke depannya,” pungkas Erwin. ( Sup )
