PASURUAN, Nusantaraabadinews – Sebanyak 471 industri di seluruh Indonesia yang mempekerjakan 299.341 pasangan usia subur (PUS) secara resmi mengikuti peluncuran program Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja yang digelar secara daring pada Rabu, 7 Mei 2025. Kick off dipusatkan di PT Raindo Putra Lestari, Kota Pasuruan, Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.
Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menegaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas kesehatan reproduksi. Ia menegaskan, program ini sengaja menyasar perempuan sebagai bentuk keberpihakan negara.
“Kenapa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sasar perempuan? Karena ini bentuk keberpihakan negara. Hak reproduksi bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kesempatan dan produktivitas,” tegas Menteri Wihaji.
Lebih lanjut, Menteri Wihaji menjelaskan bahwa dengan pemberian kontrasepsi gratis dan tepat, para pekerja perempuan dapat lebih terencana dalam membangun keluarga tanpa harus mengorbankan peran aktifnya di sektor ekonomi.
“Sekaligus mereka tetap aktif secara ekonomi,” ujarnya saat meninjau langsung layanan KB di lokasi.
Layanan KB di PT Raindo Putra Lestari menyasar 121 akseptor, terdiri dari para karyawati dan warga sekitar. Mereka menerima berbagai jenis layanan mulai dari pil, suntik, hingga implan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, dari 7 hingga 9 Mei 2025, dengan target nasional mencapai 40.000 akseptor.
Program ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi para pekerja, khususnya perempuan, mengingat padatnya jam kerja mereka. Di sisi lain, hal ini juga menjadi bentuk kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.
“Kita mengurus dua urusan: kependudukan dan pembangunan keluarga. Selama ada dua urusan ini, Insya Allah kita hadir,” ucap Wihaji.
Peluncuran layanan ini bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Turut hadir Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Plt. Sekjen Kemnaker Aris Wahyudi, Deputi KBKR Dr. Wahidin, Kepala BKKBN Jatim Maria Ernawati, dan sejumlah pejabat Kemendukbangga/BKKBN lainnya.
Kehadiran lintas sektor ini menandai kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kesehatan reproduksi dan kesejahteraan pekerja. Menteri Wihaji menekankan bahwa program ini bukan semata agenda kesehatan, melainkan investasi untuk masa depan bangsa.
“Ini bukan hanya program kesehatan, tapi investasi kesejahteraan. Karena perempuan yang sehat secara reproduksi akan membawa dampak besar bagi keluarga dan masa depan anak-anak mereka,” tutup Wihaji.(**)
