JAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) melaporkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris, atas dugaan pemerasan yang disinyalir berkaitan dengan praktik perjudian sabung ayam.
Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) menuding Muhammad Idris, anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi NasDem, melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas demi kepentingan pribadi, yang diduga digunakan untuk membiayai aktivitas judi sabung ayam.
Laporan tersebut telah diajukan secara resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam laporan itu, GEMAH menyebut bahwa tindakan Idris berpotensi melanggar kode etik dewan dan menyentuh ranah pidana perjudian.
“Idris sering memeras Kepala Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola anggaran triliunan rupiah,” ungkap perwakilan GEMAH yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Rabu, 21 Mei 2025.
Menanggapi tudingan tersebut, Muhammad Idris angkat bicara dengan nada tegas. Politisi Partai NasDem itu membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam praktik perjudian, apalagi menggunakan cara-cara pemerasan terhadap jajaran dinas.
“Mau siapa pun kasih tahu saja dia, kalau ada buktinya saya judi sabung ayam, saya kasih uang Rp100 juta,” tantang Idris kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.
Idris menegaskan bahwa pihak-pihak yang menudingnya harus berani bertanggung jawab secara hukum. Ia mempersilakan laporan dibuat secara resmi ke instansi terkait, termasuk penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD.
“Bilang sama mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu lapor ke malaikat, saya tunggu jangan pakai lama,” ucapnya dengan lantang.
Langkah GEMAH melaporkan Idris ke Badan Kehormatan merupakan bentuk tekanan moral agar lembaga legislatif DKI Jakarta menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi. Dugaan pemerasan yang berkelindan dengan praktik perjudian jelas menjadi sinyal bahaya bagi kredibilitas wakil rakyat di mata publik.
Meski tudingan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan pembuktian, dorongan publik untuk menuntaskan dugaan ini secara terbuka terus menguat.(**)
