GRESIK, Nusantaraabadinews.com- Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali mengguncang halaman Kantor Bupati Gresik, Selasa (25/11/2025). Sejak menjelang siang, massa sudah memenuhi area kantor pemerintahan sambil mengangkat spanduk tuntutan. Mereka berkumpul mendekati mobil komando dan secara bergantian menyampaikan orasi.
Di balik riuhnya suara massa, suasana berbeda tampak di dalam gedung tempat audiensi digelar. Bahri, perwakilan dari Sekber Serikat Pekerja/Buruh, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk demo, melainkan silaturahmi. Kontras antara panasnya aksi di luar dan ruang pertemuan ber-AC menjadi gambaran tensi aksi kali ini.
Meski halaman kantor dipadati massa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) langsung mempersilakan perwakilan buruh masuk untuk berdialog. Namun orasi lantang dari mobil komando beberapa kali mengganggu pembahasan di ruang audiensi.
“Di dalam dingin, di luar panas. Kalau lama-lama, kami semua masuk!” teriak salah satu peserta aksi, memicu ketegangan sejenak.
Tuntutan buruh kembali mengerucut pada isu fundamental. Mereka menegaskan perlunya kenaikan upah, penghentian sistem kontrak dan outsourcing, jaminan kerja hingga masa pensiun, penolakan PHK sepihak, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas bagi pekerja dan keluarganya.
FSPMI–KSPI menambahkan empat poin utama: penegakan hukum ketenagakerjaan, implementasi Perda No. 7/2022, percepatan pelaksanaan Perbup No. 71/2024 tentang perlindungan tenaga kerja lokal, serta rekomendasi kenaikan UMK 2026 sebesar 8,5%–10,5%. Seluruh poin ini sebelumnya ikut dibacakan Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin, sebelum dialog dimulai.
Bupati Gus Yani menekankan pentingnya memperkuat komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ia memastikan Unit Reaksi Cepat (URC) Ketenagakerjaan akan ditingkatkan, baik dari sisi anggaran hingga deteksi dini konflik hubungan industrial.
Meski begitu, serikat buruh memandang masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Perwakilan di antaranya Bahri, Imam, Fajar, dan Agus Salim menyoroti persoalan BPJS, hak normatif yang kerap tidak dipenuhi, hingga dugaan pemotongan hak pekerja seperti di PT Tirta Jaya Emas. Mereka juga menyinggung dugaan pemberangusan serikat di sejumlah perusahaan yang belum tersentuh tindakan tegas.
Ketua DPRD Gresik Sahrul Munir menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga perlindungan tenaga kerja tanpa mengganggu iklim investasi. “Anggaran URC aman, dana May Day tetap ada, dan ruang serikat menyampaikan aspirasi juga terbuka,” ujarnya. Ia juga meminta aksi tetap tertib agar pelayanan publik tidak terganggu.
Di luar gedung, massa terus bertahan menunggu hasil pertemuan. Sesekali orator menyerukan agar audiensi tidak berlangsung terlalu lama mengingat panasnya cuaca yang menyengat.
Ketegangan mereda ketika Bupati Gus Yani akhirnya keluar menemui massa dan menyampaikan hasil kesepakatan. Ia memastikan bahwa rekomendasi UMK Gresik, implementasi Perda dan Perbup ketenagakerjaan, serta penguatan layanan BPJS akan terus dikawal pemerintah.
Buruh pun menegaskan akan tetap mengawal seluruh komitmen tersebut melalui jalur advokasi, bahkan aksi lanjutan bila diperlukan.
Aksi ini kembali mengingatkan bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Gresik, keseimbangan antara investasi dan perlindungan buruh harus dijaga. Turut hadir mendampingi Bupati: Ketua DPRD Gresik Sahrul Munir, Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra, Kepala Disnaker Zainul Arifin, perwakilan Apindo, JIIPE, dan BPJS Ketenagakerjaan.(**)
