SURABAYA, Nusantaraabadinews.com— Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasionalis Nusantara Jawa Timur (DPW-PNN Jatim), Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram, bersama Wakil Ketua II DPW-PNN Jatim, M. Saiin, menyambut kedatangan Wakil Ketua Umum II Dewan Pimpinan Nasional Partai Nasionalis Nusantara (DPN-PNN), Adv. Edi Sumarno, S.H., M.M. atau Mbah Ganthol, di lobi Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mbah Ganthol didampingi dua rekannya, yakni Adv. Zainul Arifin, S.H., M.H., yang diproyeksikan sebagai Calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Blitar, serta Adv. Anang Muarofi, S.H., yang diproyeksikan sebagai Calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Trenggalek.
Kehadiran keduanya menjadi bagian dari momentum silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antarpengurus dalam rangka memperluas konsolidasi organisasi PNN di wilayah Jawa Timur.
Pertemuan berlangsung santai di lobi hotel lantai 17, diwarnai perbincangan ringan dan suasana keakraban antarpengurus. Meski berlangsung secara informal, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara jajaran pimpinan nasional dan wilayah serta membangun komunikasi yang berkesinambungan.
Bagi PNN, konsolidasi organisasi tidak semata-mata berkaitan dengan struktur kepengurusan, tetapi juga menyangkut kesamaan visi, komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kesungguhan menjalankan program sesuai tujuan organisasi.
Penguatan hubungan antara pengurus nasional dan wilayah menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang solid, tertib, serta mampu menerjemahkan nilai perjuangan menjadi kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Cak Bram: Konsolidasi Harus Diikuti Kerja Nyata
Ketua DPW-PNN Jatim, Slamet Pramono atau Cak Bram, menempatkan kebersamaan, komunikasi, dan koordinasi sebagai unsur penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi.
Hubungan yang baik antara jajaran nasional dan wilayah diperlukan untuk menyelaraskan pemahaman, menjaga kesinambungan program, serta memastikan setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya.
Silaturahmi antarpengurus juga menjadi ruang untuk membangun kepercayaan, menyampaikan aspirasi, dan memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan amanah organisasi.
Konsolidasi tidak cukup berhenti pada pertemuan atau komunikasi personal. Penguatan organisasi perlu ditindaklanjuti melalui pembagian tugas yang terarah, pelaksanaan program yang terukur, serta evaluasi berkala terhadap tanggung jawab masing-masing pengurus.
Dengan demikian, soliditas PNN diharapkan tidak hanya terlihat dalam hubungan antarpengurus, tetapi juga tercermin melalui kedisiplinan, integritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
M. Saiin: Sinergi Pengurus Menentukan Arah Organisasi
Wakil Ketua II DPW-PNN Jatim, M. Saiin, turut mendampingi Cak Bram dalam menyambut Waketum II DPN-PNN, Adv. Edi Sumarno, S.H., M.M. atau Mbah Ganthol.
Sinergi antarpengurus menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan organisasi. Komunikasi terbuka, koordinasi berkelanjutan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas diperlukan agar setiap jajaran dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Perbedaan pandangan dalam organisasi hendaknya menjadi ruang untuk bertukar gagasan dan mencari solusi, bukan menjadi alasan melemahkan kebersamaan.
Karena itu, konsolidasi perlu dibangun melalui sikap saling menghormati, keterbukaan menerima masukan, dan komitmen menyelesaikan persoalan berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.
Dengan sinergi yang terjaga, jajaran nasional dan wilayah diharapkan dapat menyatukan langkah serta menjalankan program secara konsisten dan bertanggung jawab.
Calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Blitar dan Trenggalek, Bagian dari Penguatan Organisasi Daerah
Dalam pertemuan tersebut, dua nama yang diproyeksikan untuk mengemban amanah kepemimpinan DPD-PNN di Jawa Timur turut hadir mendampingi Waketum II DPN-PNN.
Pertama, Adv. Zainul Arifin, S.H., M.H., sebagai Calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Blitar. Kedua, Adv. Anang Muarofi, S.H., sebagai Calon Ketua DPD-PNN Kabupaten Trenggalek.
Kehadiran keduanya menjadi bagian dari komunikasi dan silaturahmi antarpengurus dalam upaya memperkuat jaringan organisasi di tingkat daerah.
Penguatan kepengurusan daerah memiliki arti penting karena DPD merupakan salah satu unsur yang diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan organisasi menjadi kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ke depan, kepemimpinan di tingkat daerah perlu ditopang oleh integritas, pemahaman terhadap aturan organisasi, kemampuan membangun kerja sama, serta komitmen menjalankan program yang terukur.
Proses penetapan dan pengesahan kepengurusan tetap harus mengikuti mekanisme serta ketentuan internal PNN yang berlaku. Dengan demikian, konsolidasi tidak hanya memperluas jaringan organisasi, tetapi juga memperkuat tata kelola dan kejelasan tanggung jawab setiap jajaran.
DPN dan DPW Harus Terhubung Tanpa Sekat
Salah satu prinsip penting dalam membangun organisasi yang solid adalah memastikan komunikasi antara Dewan Pimpinan Nasional (DPN-PNN) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PNN) di seluruh 38 provinsi di Indonesia berjalan terbuka, efektif, dan berkesinambungan.
Jangan sampai terdapat sekat atau dinding penghalang yang membuat pengurus wilayah merasa berjalan sendiri dalam menjalankan amanah organisasi.
Hubungan antara pimpinan nasional dan pimpinan wilayah harus menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi, arahan, kebutuhan, serta persoalan organisasi. Komunikasi tidak boleh hanya berjalan dari pusat ke daerah, tetapi juga harus memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan masukan kepada tingkat nasional.
DPN-PNN perlu membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan seluruh DPW-PNN. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi di wilayah dapat disampaikan secara proporsional, dibahas melalui mekanisme yang tepat, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Struktur organisasi bukanlah dinding pemisah, melainkan sistem yang memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Penghormatan terhadap struktur harus berjalan beriringan dengan keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi dan kesediaan untuk mendengarkan persoalan di daerah.
Semangat tanpa sekat bukan berarti mengabaikan hierarki, aturan, atau tata kelola organisasi. Sebaliknya, komunikasi terbuka harus tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika, transparansi, disiplin, dan tanggung jawab.
Jangan sampai ada pengurus wilayah yang merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan atau kesulitan dalam menjalankan program. Setiap jajaran perlu memiliki jalur komunikasi yang jelas agar koordinasi dan penyelesaian masalah dapat berlangsung secara efektif.
Konsolidasi yang kuat harus dimulai dari keterbukaan, diperkuat dengan kepercayaan, dan dibuktikan melalui kerja sama yang nyata.
Berbeda wilayah, satu tujuan. Berbeda tugas, satu tanggung jawab. Berbeda peran, tetap satu dalam semangat persatuan.
Prinsip tersebut menjadi landasan untuk membangun PNN sebagai organisasi yang solid dalam struktur, terbuka dalam komunikasi, tertib dalam tata kelola, dan konsisten menjalankan amanah perjuangan.
Lima Pilar PNN Harus Dijalankan, Bukan Sekadar Slogan
Penguatan konsolidasi organisasi harus sejalan dengan Lima Pilar PNN yang menjadi landasan nilai perjuangan, yakni Berakhlak, Nasionalis, Bersatu, Berdaulat, serta Adil dan Makmur.
Kelima pilar tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perilaku pengurus, kebijakan organisasi, pelaksanaan program, dan kontribusi bagi masyarakat. Nilai-nilai itu tidak semestinya berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab.
1. Berakhlak
Setiap pengurus dituntut menjunjung tinggi etika, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Sikap saling menghormati, kesediaan mendengarkan, dan keberanian menyelesaikan persoalan secara dewasa merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang sehat dan bermartabat.
2. Nasionalis
Semangat nasionalisme diwujudkan melalui komitmen terhadap Pancasila, konstitusi, persatuan bangsa, keberagaman, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai nasionalisme harus tercermin dalam sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat, sekaligus menjaga persatuan di tengah perbedaan.
3. Bersatu
Persatuan harus diwujudkan melalui soliditas kepengurusan, komunikasi dua arah, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan kerja sama sesuai mekanisme organisasi.
Tidak boleh ada sekat komunikasi yang melemahkan hubungan antara pusat dan daerah. Seluruh jajaran perlu membangun komitmen untuk saling mendukung, menyelesaikan persoalan secara konstruktif, dan menjaga kesatuan langkah.
Persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan pendapat, melainkan menyatukan berbagai pandangan melalui dialog, tanggung jawab, dan tujuan bersama.
4. Berdaulat
Nilai berdaulat mengandung semangat kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku.
Dalam konteks kebangsaan, nilai ini juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan kepentingan nasional. Organisasi perlu membangun tata kelola yang bertanggung jawab serta memastikan setiap keputusan diambil melalui mekanisme yang semestinya.
5. Adil dan Makmur
Perjuangan menuju keadilan dan kemakmuran harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan usaha, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.
PNN perlu mendorong program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kerakyatan, serta terbukanya akses terhadap kesempatan usaha yang lebih adil.
Pelaksanaan pilar ini perlu didukung program yang realistis, target yang terukur, dan evaluasi berkala agar manfaatnya dapat dinilai secara nyata.
Kelima pilar tersebut harus menjadi pedoman bersama bagi seluruh jajaran PNN. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kuatnya konsolidasi internal, tetapi juga dari integritas pengurus, kualitas tata kelola, dan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Mbah Ganthol: Hubungan Nasional dan Wilayah Perlu Terus Diperkuat
Kehadiran Adv. Edi Sumarno, S.H., M.M. atau Mbah Ganthol selaku Waketum II DPN-PNN menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kesinambungan komunikasi dengan jajaran DPW-PNN Jatim.
Hubungan kelembagaan antara tingkat nasional dan wilayah perlu dibangun melalui komunikasi yang jelas, penghormatan terhadap mekanisme organisasi, serta komitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Keselarasan tersebut diharapkan dapat mendukung kesinambungan agenda organisasi, memperkuat konsolidasi internal, dan mendorong pelaksanaan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan komunikasi juga perlu menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Hubungan yang saling mendukung dapat membantu membangun kesepahaman tanpa mengabaikan aturan maupun tata kelola organisasi.
Dalam konteks ini, DPN-PNN dan DPW-PNN perlu dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan organisasi yang memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama.
Arahan dari tingkat nasional perlu dipahami dan ditindaklanjuti oleh wilayah sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, kondisi nyata, kebutuhan, dan aspirasi wilayah juga perlu mendapatkan ruang penyampaian serta pembahasan yang memadai.
Dengan komunikasi yang sehat, konsolidasi dapat berkembang menjadi kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Perkuat Konsolidasi, Wujudkan Organisasi yang Bermanfaat bagi Rakyat
Pertemuan Cak Bram, M. Saiin, Mbah Ganthol, Adv. Zainul Arifin, S.H., M.H., dan Adv. Anang Muarofi, S.H., di Surabaya menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan hubungan antarpengurus nasional dan wilayah.
Namun, konsolidasi tidak cukup diukur dari kedekatan personal, banyaknya pertemuan, atau kelengkapan struktur kepengurusan. Konsolidasi harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas, komunikasi yang terbuka, pelaksanaan tugas yang konsisten, dan kemampuan mengubah nilai perjuangan menjadi program nyata.
Langkah yang perlu terus diperkuat meliputi pembagian tugas yang jelas, komunikasi berkala antara pusat dan daerah, penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang tepat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja kepengurusan.
Seluruh jajaran DPN-PNN dan DPW-PNN di 38 provinsi diharapkan terus membangun hubungan kelembagaan yang sehat, saling menghormati, dan tidak terhambat oleh sekat komunikasi.
Setiap pengurus harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang disertai tanggung jawab. Struktur memberikan arah, koordinasi menyelaraskan langkah, sedangkan konsolidasi memperkuat kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pada akhirnya, Lima Pilar PNN harus tercermin dalam tindakan: berakhlak dalam perilaku, nasionalis dalam orientasi kebangsaan, bersatu dalam langkah, berdaulat dalam tanggung jawab, serta berorientasi pada keadilan dan kemakmuran masyarakat.
PNN harus terus memperkuat konsolidasi internal, membuka ruang komunikasi tanpa sekat, dan membuktikan komitmen organisasi melalui kerja nyata. Sebab, organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki struktur, melainkan organisasi yang mampu menjaga kepercayaan, menjalankan amanah, dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Reporter: Excel AW
Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI)
Perspektif Akurat, Terpercaya (red)
