YOGYAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY), pada Senin, 9 November 2026, secara resmi memasukkan dokumen Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).
Pengajuan Amicus Curiae tersebut merupakan bentuk partisipasi kelembagaan sekaligus tanggung jawab intelektual DPC PERMAHI DIY dalam mengawal konstitusionalitas kebijakan pembangunan nasional, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam Amicus Curiae berjudul “Pembangunan Tanpa Persetujuan Adalah Penggusuran Terencana: Mengkritisi Ilusi Partisipasi, Eksklusi Administratif, dan Reduksi Ekonomi atas Ruang Hidup Masyarakat Adat Suku Balik di Ibu Kota Nusantara”, DPC PERMAHI DIY memberikan pandangan hukum dengan pendekatan sosio-legal terhadap persoalan perlindungan hak masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan IKN.
Pokok perhatian DPC PERMAHI DIY terletak pada rumusan Pasal 21 UU IKN, khususnya frasa “dengan memperhatikan” yang dinilai belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara memadai terhadap hak-hak masyarakat adat. Norma tersebut berpotensi menempatkan masyarakat adat sebatas objek kebijakan pembangunan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan menentukan masa depan ruang hidupnya.
Hal ini menjadi semakin penting mengingat berdasarkan pemetaan partisipatif Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebanyak 39.997,62 hektare atau sekitar 99,7% dari wilayah adat indikatif Suku Balik Sepaku telah masuk dalam delineasi wilayah IKN.
Ketua Cabang DPC PERMAHI DIY, Riswandi, S.H., menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh dijadikan legitimasi untuk mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat adat.
“Negara tidak boleh menempatkan pembangunan dan investasi seolah-olah berada di atas konstitusi. Pembangunan memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jangan sampai atas nama pembangunan, masyarakat adat justru kehilangan ruang hidup, identitas, dan hak konstitusionalnya sendiri,” tegas Riswandi.
Lebih lanjut, Riswandi menyampaikan bahwa pengajuan Amicus Curiae ini bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan IKN. Sebaliknya, DPC PERMAHI DIY mendorong agar pembangunan nasional dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan, dengan menempatkan masyarakat terdampak sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pembangunan harus dilanjutkan atau dihentikan. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana pembangunan dilaksanakan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang telah hidup dan menjaga wilayah tersebut jauh sebelum proyek pembangunan negara direncanakan. Persetujuan masyarakat adat bukan hambatan pembangunan, melainkan prasyarat penting bagi pembangunan yang demokratis dan berkeadilan,” lanjutnya.
Dalam Amicus Curiae tersebut, DPC PERMAHI DIY turut mengkritisi pendekatan efisiensi ekonomi yang digunakan untuk membenarkan pembangunan, termasuk penggunaan Kriteria Efisiensi Kaldor-Hicks yang memungkinkan suatu proyek tetap dianggap efisien meskipun kelompok masyarakat yang menanggung dampak negatifnya tidak memperoleh kompensasi secara nyata.
DPC PERMAHI DIY berpandangan bahwa hak konstitusional masyarakat adat tidak dapat direduksi menjadi sekadar variabel kalkulasi ekonomi. Tanah ulayat, situs sakral, identitas budaya, serta hubungan sosial dan spiritual masyarakat adat dengan ruang hidupnya memiliki nilai yang tidak dapat sepenuhnya dikonversi menjadi ukuran moneter.
Melalui Amicus Curiae ini, DPC PERMAHI DIY menyampaikan sejumlah pokok argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain mengenai urgensi penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat secara de facto, kritik terhadap reduksionisme ekonomi dalam kebijakan pembangunan, serta pentingnya pemulihan konstitusional melalui evaluasi regulasi pelaksana di lingkungan Otorita IKN.
Pengajuan tersebut juga merupakan manifestasi dari peran mahasiswa hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal penyelenggaraan negara dan memastikan hukum tidak semata-mata menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, melainkan tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak dan keadilan.
“Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya tempat menguji norma undang-undang, tetapi juga ruang untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar hadir bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan di hadapan kebijakan pembangunan. Hukum tidak boleh hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, tetapi harus mampu melindungi mereka yang hak-haknya terancam,” tutup Riswandi.
Dengan diajukannya Amicus Curiae ini, DPC PERMAHI DIY berharap pandangan hukum dan argumentasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026, demi terwujudnya keadilan konstitusional dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. (Red)
DPC PERMAHI DIY
Mengawal Konstitusi, Memperjuangkan Keadilan.
