Sidoarjo, Nusantaraabadinews.com – Pengelolaan anggaran hibah untuk pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X 2027 mulai menjadi sorotan. Pasalnya, muncul kabar bahwa anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur tersebut akan diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Rencana akuisisi pengelolaan anggaran hibah yang sejatinya merupakan tugas,pokok dan fungsi KONI Jatim tersebut menuai reaksi keras MAKI Jatim secara kelembagaan.
MAKI Jatim bereaksi keras berkenaan dengan rencana akuisisi pengelolaan dana Hibah KONI Jatim tersebut murni dikarenakan kekhawatiran akan terpotongnya “satu sampai dua” generasi para atlet PON dan Porprov Jatim.
KONI Jatim yang selama ini setia bergerak bersama KONI Kota/Kabupaten bersama para pelatih,para Ketua Ketua Cabor untuk mengawal,mengevaluasi,membina para atlet PON dan Porprov Jatim menuju prestasi maksimal,baik prestasi dalam negeri dan Luar Negeri,dimana Tusi tersebut sangat tidak mungkin diambil alih oleh Dispora Jatim.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi “hilangnya satu atau dua generasi Atlet Jawa Timur” berbasis narasi dan ilustrasi bagaimana kemudian Dispora Jatim akan masuk rimba belantara yang berkaitan dengan kemajuan prestasi atlet yang selama ini sudah sangat maksimal dilakukan KONI Jatim,”ujar Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur.
Heru MAKI pastinya juga akan menuntut jawaban resmi apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum dan dasar kewenangan peralihan pengelolaan anggaran Hibah dalam PON dan BK Porprov Jatim kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,dalam hal ini Sekdaprov Jatim sebagai titik kunci kebijakan pengelolaan anggaran hibah.
Bukan hanya itu,Heru MAKI juga memastikan bahwa beberapa dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran Pemprov Jatim yang masuk pada DIPA Dispora Jatim akan menjadi materi utama dalam pelaporan ke ranah hukum yang pastinya akan dilaksanakan resmi secara kelembagaan oleh MAKI Jatim.
“Ijinkan saya sedikit teriak ya,Hei Sekdaprov Jatim,apa Bapak pikir jajaran Dispora Jatim itu merupakan lembaga yang isinya para Dewa,terutama Kepala Dewanya dan jauh dari potensi dugaan perilaku koruptif? Dan ijinkan saya HERU MAKI akan menunjukkan kasus dugaan perilaku korupsi pada Kantor Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022-2026,CATAT ITU,”kecam Heru MAKI.
Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan DIPA anggaran pada Dispora Jatim yang berhasil dikompulir tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim akan menjadi narasi berbasis orkestrasi dugaan korupsi episode per episode dan pastinya semua akan mengarah kepada “pengalihan” berkas pelaporan hukum dari Bidang Hukum MAKI Jatim kepada APH dalam hal ini Kejati Jatim dan Polda Jawa Timur.
Heru MAKI menambahkan bahwa baru kali ini ada rencana dalam sebuah kebijakan yang dianggap tidak berdasar dan tidak mempunyai dasar hukum jelas,kemudian sengaja rencananya dipaksakan menjadi sebuah kebijakan,dan dirasakan dan duga ada misi “dibalik ketiak” dan ditakutkan hal ini akan mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu saja dan jauh dari kata peningkatan prestasi atlet Jawa Timur.
Kabar mengenai rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027 tentunnya berpotensi memunculkan sejumlah pertanyaan,terutama menyangkut pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan anggaran, hingga pihak yang paling memahami kebutuhan teknis pembinaan dan persiapan atlet.
“Tolong dicatat bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak akan masuk dalam ranah lebih membela KONI Jatim berkenaan dengan rencana aksi demo akbar ke kantor Dispora termasuk masuk ke ranah pelaporan dugaan korupsi pada kantor Dispora Jatim,tetapi ikhtiar kami lebih ke arah membela peningkatan prestasi para atlet yang merupakan pejuang dunia olahraga Jawa Timur yang selama ini terkawal dengan bagus oleh KONI Jatim sebagai induk olahraga,CATAT ITU,”tegas Heru MAKI.
Masuk pada narasi pamungkas,HERU MAKI memastikan akan menunggu aplikasi nyata dari rencana pengalihan pengelolalaan anggaran hibah PON dan BK Porprov Jatim tahun 2027,dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masuk pada ruang “evaluasi” berkenaan dengan upaya untuk memaksakan kebijakan tersebut diatas menjadi sebuah kebijakan yang pastinya akan blunder nantinya.
Sementara itu,sesuai dengan realita sebenarnya bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas urusan pengiriman atlet, transportasi, maupun penyediaan akomodasi selama mengikuti BK PON dan Porprov dan Pengelolaan BK PON tidak Sesederhana hanya untuk urusan transportasi
Sebagai informasi saja, untuk mekanisme persiapan atlet menuju PON, terdapat sejumlah tahapan teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam terutama mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi.
Bahwa BK PON itu sendiri juga bukan sekadar kegiatan memberangkatkan atlet untuk mengikuti pertandingan kualifikasi,tetapi di dalamnya terdapat proses rekrutmen, seleksi, penentuan atlet yang diberangkatkan, hingga proyeksi kekuatan kontingen untuk menghadapi PON.
Setiap cabang olahraga (cabor) memiliki mekanisme kualifikasi yang berbeda. Sebagian menggunakan sistem pemeringkatan atau rankingisasi yang membatasi jumlah atlet berdasarkan peringkat tertentu. Sementara itu pada cabang olahraga lainnya menerapkan sistem kuota, sehingga tidak semua atlet memiliki kesempatan mengikuti tahapan kualifikasi dan seleksi.
Selain seleksi atlet, kebutuhan pengadaan peralatan pertandingan yang menjadi harapan para atlet juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Sejumlah peralatan olahraga ada yang bersifat habis pakai, sedangkan sebagian lainnya merupakan perlengkapan permanen yang dapat digunakan hingga pelaksanaan PON.
Penggunaan peralatan secara berkelanjutan tersebut juga berkaitan dengan adaptasi atlet. Mereka perlu membiasakan diri menggunakan peralatan yang nantinya dipakai saat bertanding di ajang PON. Dengan demikian, persiapan tidak bisa dilakukan secara mendadak atau hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan selama BK PON.
Aspek lainnya dan tidak kalah pentingnya yaitu tahapan pemetaan atlet yang akan diikutsertakan dalam kualifikasi sekaligus diproyeksikan memperkuat kontingen Jawa Timur pada PON mendatang.
Dalam proses tersebut, evaluasi performa atlet menjadi sangat penting. Sistem promosi dan degradasi harus berjalan berdasarkan kemampuan serta perkembangan prestasi masing-masing atlet.Dalam hal kebutuhan teknis semacam ini menuntut koordinasi yang kuat dengan organisasi olahraga yang memahami karakteristik setiap cabang olahraga dan rekam jejak pembinaan atlet.
Dalam konteks tersebut, KONI memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan cabang olahraga, pelatih, atlet, serta proses pembinaan prestasi.
Kemampuan melakukan pemetaan kekuatan atlet, menentukan proyeksi kontingen, hingga mengevaluasi hasil pembinaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas organisasi olahraga tersebut.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana pengalihan pengelolaan anggaran maupun penyelenggaraan BK PON dan Porprov dari KONI kepada Dispora Jatim, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pastinya juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian tanggung jawab, serta pertimbangan teknis yang melatarbelakanginya.Penjelasan persoalan ini semakin penting mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang publik. Pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Iwan, juga belum memberikan respons atas sejumlah pertanyaan yang dikirimkan wartawan via What’App terkait pihak yang akan menerima dan mengelola dana hibah untuk BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Belum adanya penjelasan dari sejumlah pejabat terkait membuat informasi mengenai rencana pengalihan tersebut masih membutuhkan klarifikasi resmi.
Publik tentu berharap Pemprov Jatim tidak mengambil kebijakan yang justru berpotensi menghambat persiapan atlet. Sebab, target mempertahankan prestasi olahraga Jawa Timur pada PON mendatang membutuhkan perencanaan matang, koordinasi antar lembaga, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengelola anggaran hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027 menjadi penting. Jangan sampai persoalan kewenangan birokrasi justru menggeser fokus utama, yakni mempersiapkan atlet terbaik Jawa Timur untuk meraih prestasi di tingkat nasional. (Red)
