Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kini Ditahan Kejari

  • Whatsapp
Foto: Pelimpahan tersangka mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Rp10 miliar di Kejari Surabaya.
Foto: Pelimpahan tersangka mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Rp10 miliar di Kejari Surabaya.

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki babak penuntutan. Mantan Direktur Utama PD Taman Satwa KBS berinisial CA resmi diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan pada Senin (16/11/2026) di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh jaksa peneliti.

CA diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang mengelola Kebun Binatang Surabaya selama kurun waktu 2016 hingga 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan perbuatan tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, mencapai kurang lebih Rp10 miliar.

Foto: Pelimpahan tersangka mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Rp10 miliar di Kejari Surabaya.
Foto: Pelimpahan tersangka mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Rp10 miliar di Kejari Surabaya.

Dalam proses Tahap II, JPU menerima tersangka beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Barang bukti yang diserahkan meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon genggam, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.

Penyerahan tersebut menandai beralihnya penanganan perkara dari tahap penyidikan menuju proses penuntutan. Selanjutnya, JPU akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan agar dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada CA dapat diuji dalam persidangan.

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan Kejari Surabaya, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ketika menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS.

Modus yang diduga dilakukan yakni memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan. Saksi tersebut juga diduga diperintahkan membuat dokumen administrasi seolah-olah dana yang dikeluarkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Kebun Binatang Surabaya.

Pengeluaran keuangan tersebut antara lain dicatat sebagai pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang operasional KBS.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi kejaksaan, dana tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Kasi Intel Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, juga menyampaikan bahwa akibat perbuatan yang disangkakan tersebut, kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Surabaya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp10 miliar.

Dalam perkara ini, tersangka CA disangkakan dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, CA juga disangkakan dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai proses penyerahan tersangka dan barang bukti, JPU melakukan penahanan terhadap CA selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur.

Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya, sekaligus mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan agar segera menjalani persidangan.

Informasi pelimpahan tersangka dan barang bukti ini disampaikan melalui siaran pers Kejari Surabaya Nomor PR-25/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 16 November 2026, yang ditandatangani atas nama Kepala Kejari Surabaya oleh Kasi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H.

Perkara dugaan korupsi KBS ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas salah satu fasilitas konservasi satwa sekaligus destinasi wisata unggulan di Kota Surabaya.

Dengan masuknya perkara ke tahap penuntutan, publik kini menantikan proses persidangan untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS, termasuk aliran dana yang dipersoalkan dan pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *