Mantan Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Kelima, Diduga Terima Rp687,5 Juta dari Pungli

  • Whatsapp
Foto: Konferensi pers Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penetapan tersangka baru kasus dugaan pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Foto: Konferensi pers Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penetapan tersangka baru kasus dugaan pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Pengusutan kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan satu tersangka baru berinisial NK, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024.

Penetapan NK diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Ia menjadi tersangka kelima dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Bacaan Lainnya

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA., menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Penyidik Pidana Khusus menetapkan NK setelah menemukan perkembangan fakta penyidikan yang mengarah pada dugaan keterlibatannya dalam praktik pungutan di luar ketentuan terhadap para pemohon perizinan.

Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin.

Foto: Konferensi pers Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penetapan tersangka baru kasus dugaan pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Foto: Konferensi pers Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penetapan tersangka baru kasus dugaan pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Pungutan tersebut diduga dilakukan melalui dua bidang pelayanan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

Pada Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1.105.000.000 atau Rp1,105 miliar.

Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, dugaan pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024. Total uang yang terkumpul dari bidang tersebut mencapai Rp133.500.000.

Dengan demikian, total dugaan pungutan liar dari kedua bidang pelayanan perizinan itu mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.

Dalam pengembangan penyidikan, Kejati Jatim juga mengungkap dugaan aliran uang yang diterima NK dari praktik pungutan liar tersebut.

Dari total uang sebesar Rp1.238.500.000, NK diduga menerima dan menikmati uang sebesar Rp687.500.000.

Jumlah tersebut terdiri atas Rp552.500.000 yang diduga berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135.000.000 dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan kewenangan pada pelayanan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Timur.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, berupa uang tunai dan emas batangan.

Barang bukti uang tunai yang telah disita mencapai Rp615.000.000 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.

Penyitaan uang tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain uang tunai, penyidik turut menyita emas batangan dengan berat total 50 gram berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Penyitaan emas tersebut juga telah memperoleh penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelum menetapkan NK, penyidik Kejati Jatim telah menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AM, yang menjabat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Agustus 2024 hingga 2026; almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026; H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.

Dengan penetapan NK, total pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini menjadi lima orang, termasuk satu tersangka yang telah meninggal dunia.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung menjalani penahanan oleh penyidik Kejati Jawa Timur.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. NK ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap NK.

Pertama, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua, Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiga, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana tercantum dalam keterangan Kejati Jatim.

Penetapan tersangka baru dalam perkara ini menjadi perkembangan penting dalam penyidikan dugaan pungutan liar pada pelayanan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Timur.

Kasus tersebut mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya menjalankan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya nilai dugaan pungutan serta aliran dana yang diduga dinikmati sejumlah pihak juga menjadi perhatian dalam proses pengusutan perkara ini.

Kejati Jawa Timur masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, mekanisme pungutan, serta aliran dana dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *