SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menyeret empat terdakwa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Anwar Sadad pada Senin, 23 November 2026.
Ketidakhadiran Anwar Sadad dalam persidangan tersebut disebut karena yang bersangkutan harus menghadiri rapat paripurna DPR RI. Keterangan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Handoko Alfiantoro, seusai persidangan di Surabaya.
“Untuk Anwar Sadad sendiri tidak bisa hadir karena yang bersangkutan, alasan di surat itu, adalah menghadiri rapat paripurna DPR RI,” kata Handoko.
Handoko menjelaskan, Anwar Sadad menjadi satu-satunya saksi dari pihak penuntut umum yang belum memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Sementara itu, dua saksi lainnya telah hadir dan menjalani pemeriksaan dalam persidangan.
Atas ketidakhadiran tersebut, majelis hakim menetapkan pemanggilan ulang terhadap Anwar Sadad pada 23 November 2026.
Pemanggilan berikutnya menjadi kesempatan terakhir bagi JPU untuk menghadirkan saksi sebelum persidangan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi yang meringankan atau *a de charge* dari pihak terdakwa.
“Pemanggilan ulang dijadwalkan oleh hakim di tanggal 23 November 2026, hari Senin,” ujarnya.
Dalam persidangan sebelumnya, JPU KPK menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari BMT Nusantara dan perusahaan yang pernah menjalin kerja sama operasi atau *joint operation* (KSO) dengan Anwar Sadad.
Kedua saksi tersebut diperiksa untuk mendalami transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang disidangkan.
Saksi dari BMT Nusantara memberikan penjelasan mengenai aliran transaksi keuangan yang melewati rekening para terdakwa.
“Yang pertama menjelaskan terkait dengan lalu lintas keuangan yang melintasi di rekening para terdakwa di BMT Nusantara,” jelas Handoko.
Sementara itu, saksi lainnya menerangkan adanya pengiriman uang dari dua terdakwa ke rekening miliknya. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kalau yang satunya terkait dengan pengiriman uang dari dua terdakwa ke rekening saksi ini,” tambah Handoko.
Adapun empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut masing-masing Moch. Mahrus alias M. Mahrus Ali, M. Fathullah, Achmad Yahya M, dan RA Wahid Ruslan.
JPU KPK menegaskan masih akan berupaya menghadirkan Anwar Sadad dalam persidangan yang dijadwalkan pada Senin, 23 November 2026. Setelah agenda tersebut, proses pembuktian akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan pihak terdakwa.
“Kami diberikan waktu di hari Senin terakhir, ya, dari kami terakhir,” tuturnya.
Keterangan Anwar Sadad dinilai penting untuk melengkapi rangkaian pembuktian yang telah disampaikan para saksi sebelumnya, terutama berkaitan dengan hubungan kerja sama operasi dan transaksi keuangan yang terungkap selama persidangan.
Meski demikian, seluruh keterangan saksi nantinya tetap akan diuji oleh majelis hakim dalam proses persidangan. Pembuktian perkara sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang.






