SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Masih sangat jelas dalam ingatan kita semua,berkaitan dengan pelaksanaan giat “Jalan Sehat” yang diselenggarakan Biro Kesra Setdaprov Jatim pada bulan Juni tahun 2026 dalam memperingati Tahun Baru Islam 1448 H/2026 M.
Giat Jalan Sehat yang dilaksanakan Minggu pagi di halaman depan Masjid Al Akbar Surabaya tersebut dipastikan akhirnya diikuti ribuan peserta Jalan Sehat,dan sesuai informasi resmi,setiap peserta Jalan Sehat akan mendapatkan 1 (satu) kupon Jalan Sehat yang nantinya akan diundi untuk akhirnya berpotensi mendapatkan Hadiah Undian seperti hadiah Utama,Umroh,sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya.
Sesuai dengan fakta kejadian,akhirnya prosesi pengundian dibatalkan resmi karena adanya protes kuat dari peserta Jalan Sehat yang tidak mendapatkan kupon undian hadiah hiburan sehingga giat Jalan Sehat bisa dianggap Gagal total serta hadiah yang sudah disiapkan akhirnya dibatalkan pengundiannya,sebuah fakta ironi yang sangat mengecewakan dan menjadi kejadian satu satunya kegagalan kegiatan dari Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim melakukan penelusuran anggaran pelaksanaan Jalan Sehat berbasis DIPA Anggaran bersumber anggaran APBD 1 Pemprov Jatim dimana tertera dengan sangat jelas bahwa anggaran jalan sehat dalam peringatan Tahun Baru Islam 1448 H tersebut mencapai 1 Milyard lebih.
Dalam proses membedah anggaran,Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menyampaikan bahwa Anggaran sebesar 1 Milyard lebih peruntukannya untuk giat Jalan Sehat yang sebenarnya sudah sarat dengan dugaan “Mark Up anggaran”.
Narasi dugaan “Mark Up” anggaran tersebut apabila dikorelasikan dengan total anggaran untuk hadiah hiburan,nilai sewa panggung,sound system dan pengisi acara dan ditambah “operasional” dalam giat jalan sehat,dimana sesuai perhitungan sederhana harusnya anggaran yang digunakan tidak lebih dari 250-300 juta saja.
Dalam kesempatan lain,pada Bulan Juni tahun 2026,Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur sempat menanyakan via WhatsApp kepada Kabiro Kesra Setdaprov Jatim,Pak Agung,berkenaan dengan bagaimana kemudian LPJ anggaran Jalan Sehat yang akhirnya dibatalkan tersebut,jelas sekali Heru MAKI (dan masih menyimpan bukti jawaban Kabiro Kesra Jatim) mendapatkan balasan bahwa akan digunakan untuk kegiatan lain,dimana kegiatan lain yang dimaksudkan adalah Biro Kesra Setdaprov Jatim akan melaksanakan rencana giat Jalan Sehat pada peringatan HUT Pemprov Jatim yang ke 81 Tahun Bulan Oktober tahun 2026.
Selaras dengan informasi yang ada,akhirnya tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim membuat telaah flow chart kejadian Jalan Sehat serta dugaan perilaku koruptif yang menyertainya karena Biro Kesra Setdaprov Jatim dianggap “oneprestasi” atas informasi yang sudah diberikan kepada Heru MAKI dan dipastikan tidak ada giat lainnya yang diselenggarakan Biro Kesra Jatim pada peringatan HUT ke 81 tahun Pemprov Jatim.
“Resume dan flow chart perjalanan kejadian jalan sehat dan pola bagaimana kemudian Biro Kesra akan membuat skema kamuflase laporan pertanggung jawaban anggaran 1 Milyar lebih dari tim Litbang,atas persetujuan saya sebagai Ketua,sudah diserahkan resmi ke Bidang Hukum MAKI Jatim untuk melengkapi berkas laporan hukum dugaan korupsi berkenaan dengan anggaran 1 Milyar lebih tersebut,”jelas Heru MAKI.
Heru MAKI memberikan penebalan terkait penyempurnaan berkas laporan hukum tersebut kepada Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim untuk bisa dikirimkan kepada Kantor Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai laporan dugaan korupsi maksimal pada minggu pertama Bulan Desember tahun 2026.
Bukan hanya anggaran jalan sehat Biro Kesra Setdaprov Jatim saja yang akan dilaporkan,tambah Heru MAKI,sesuai dengan fakta hukum hasil temuan tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim,dugaan “cash back” untuk tata kelola anggaran Mamin dan atau konsumsi juga akan menjadi berkas pelaporan hukum tersendiri untuk Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Heru MAKI tegas menyampaikan bahwa ada juga temuan sangat menarik dari hasil waskat serta penelusuran tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim berkaitan dengan dugaan “cash back” dari anggaran tata kelola makanan dan minuman serta konsumsi Biro Kesra Setdaprov Jatim.
“Dugaan cash back tersebut sesuai dengan kajian temuan fakta hukum dari keterangan vendor Mamin dan atau Konsumsi yang berhasil ditemukan oleh tim Litbang serta Investigasi MAKI Jatim,”ujar Heru MAKI.
Heru MAKI menambahkan bahwa temuan pengakuan serta keterangan dari vendor Mamin dan atau Konsumsi tersebut semakin menarik untuk dipertajam karena dugaan “cash back”,selain Biro Kesra Setdaprov Jatim,ditengarai juga terjadi alur transaksinya dengan OPD/Dinas lainnya di lingkungan Pemprov Jatim.
“Bismillah,semua laporan dugaan korupsi pada beberapa OPD/Dinas seperti Dispora Jatim,RS Menur Surabaya,menyusul kemudian Biro Kesra Setdaprov Jatim dan 2 OPD teknis lainnya semoga menjadi kado terindah dari MAKI Jatim secara kelembagaan untuk Masyarakat Jawa Timur dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 09 Desember tahun 2026 nantinya,”pungkas Heru MAKI. (Red)






