SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya mulai menjadi perhatian publik. Besarnya alokasi anggaran untuk program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kegiatan, manfaat yang diterima masyarakat, hingga transparansi pengadaan barang dan bahan habis pakai (BHP).
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Setiap program semestinya memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan terukur, serta hasil pelaksanaan yang bisa dievaluasi masyarakat.
Besarnya anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun pun memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat Surabaya?
Publik menilai, besarnya anggaran tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana atau serapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Evaluasi juga diperlukan terhadap sejumlah kegiatan yang sebelumnya berkaitan dengan penanganan kawasan lokalisasi. Seiring perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat perkotaan, relevansi program tersebut perlu dijelaskan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prioritas pembangunan saat ini.
“Anggarannya setiap tahun miliaran rupiah, tetapi masyarakat mempertanyakan apa dampak nyata yang dirasakan. Programnya untuk siapa dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?” demikian pertanyaan yang mengemuka.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari tuntutan keterbukaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya kegiatan yang dibiayai melalui APBD.
Selain efektivitas program, aspek pengadaan barang dan bahan habis pakai (BHP) juga menjadi perhatian. Salah satu komponen yang perlu mendapatkan penjelasan adalah pengadaan alat kontrasepsi untuk menunjang pelayanan KB, seperti IUD, implan, hingga alat kontrasepsi suntik.
Pengadaan kebutuhan tersebut perlu disampaikan secara transparan, mulai dari pagu anggaran, nilai kontrak, mekanisme pemilihan penyedia, volume barang, spesifikasi, hingga proses distribusi kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
Tidak kalah penting, masyarakat juga perlu mengetahui realisasi pemanfaatan barang yang telah dibeli. Informasi mengenai jumlah pengadaan dan distribusi harus dapat ditelusuri agar kesesuaian antara kebutuhan pelayanan dengan belanja pemerintah bisa dievaluasi.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengadaan BHP benar-benar mendukung pelayanan KB dan tidak berhenti sebatas pemenuhan administrasi belanja.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan pengelolaan anggaran tersebut, Humas BKKBN, Iwan Sugianto, menyampaikan bahwa penjelasan lebih tepat dimintakan langsung kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya selaku pengelola anggaran.
“Kami kira akan lebih tepat kalau langsung ditanyakan kepada pengelola anggaran yang ada di Pemkot Surabaya. Saya kira di tempat mereka ada PPID yang menjadi saluran terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan BKKBN, hingga berita ini diterbitkan, Iwan Sugianto belum memberikan jawaban.
Pernyataan tersebut mengarahkan agar informasi mengenai penggunaan anggaran dikonfirmasi kepada instansi terkait di lingkungan Pemkot Surabaya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Hingga kini, sejumlah pertanyaan publik mengenai besaran anggaran DP3APPKB, realisasi belanja program KB, pengadaan BHP, serta capaian dan evaluasi kegiatan masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
DP3APPKB Kota Surabaya diharapkan memberikan keterangan secara terbuka mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan program, realisasi belanja, mekanisme pengadaan, hingga hasil evaluasi kegiatan.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah setiap rupiah APBD telah digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat yang terukur.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebab, anggaran publik harus dapat diawasi, sementara setiap program yang dibiayai uang negara harus mampu menunjukkan hasil yang jelas.
Publik kini menunggu penjelasan DP3APPKB Kota Surabaya terkait berbagai pertanyaan tersebut, terutama mengenai efektivitas program KB dan keterbukaan pengadaan BHP.






