KOTA MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Perum BULOG semakin memperketat pengawasan terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah strategis tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelancaran distribusi beras pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum mitra penyalur.
Penguatan pengawasan ini menyusul adanya dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius BULOG untuk melakukan evaluasi dan penertiban terhadap seluruh mekanisme distribusi, sehingga program pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga beras dapat berjalan sesuai ketentuan.
BULOG menegaskan bahwa beras SPHP merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyalurannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Setiap mitra yang mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan beras program pemerintah wajib menjalankan tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan tersebut, BULOG melakukan penertiban serta evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi beras SPHP. Pengawasan difokuskan pada titik-titik penyaluran yang dinilai memiliki potensi terjadinya penyimpangan, termasuk memastikan kepatuhan mitra dalam menjalankan ketentuan distribusi maupun harga jual kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, untuk memperkuat sistem pengendalian distribusi, BULOG juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Satgas khusus tersebut memiliki tugas meningkatkan pemantauan terhadap jalur distribusi, melakukan evaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran cadangan beras pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pembentukan satgas tersebut, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berjenjang. Dengan demikian, setiap potensi penyalahgunaan dapat diketahui dan dicegah sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap pelaksanaan program stabilisasi pangan.
Penguatan pengawasan tersebut juga dilaksanakan di wilayah kerja BULOG Kantor Cabang Madiun. Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data penyaluran, selama periode Maret hingga Oktober 2026, BULOG Kantor Cabang Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton melalui berbagai saluran distribusi.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya peran BULOG dalam mendukung ketersediaan beras di tengah masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat.
Agung Sarianto menegaskan bahwa besarnya volume penyaluran harus diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Hal ini penting agar seluruh beras program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
“Selama bulan Maret sampai dengan Oktober, BULOG Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton. Agar penyaluran berjalan lebih optimal, perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal. Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Agung Sarianto.
“Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh jajaran BULOG di wilayah Madiun terus didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan distribusi. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap proses penyaluran, tetapi juga menyasar jaringan mitra yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendistribusikan beras SPHP kepada masyarakat.
Salah satu saluran distribusi yang turut menjadi perhatian adalah Rumah Pangan Kita (RPK). Sebagai mitra BULOG, RPK memiliki peran penting dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang sesuai ketentuan program pemerintah.
Karena itu, seluruh mitra penyalur, termasuk RPK, diingatkan agar senantiasa mematuhi aturan distribusi dan harga jual yang telah ditetapkan. Mitra juga diminta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun menyalahgunakan komoditas beras yang menjadi bagian dari program pemerintah.
BULOG menilai kepatuhan mitra merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keberhasilan program SPHP. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, sekaligus meningkatkan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.
Di sisi lain, evaluasi secara berjenjang akan terus dilakukan guna memastikan efektivitas penyaluran beras dari gudang hingga sampai ke tangan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program stabilisasi pangan nasional.
BULOG juga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Pihaknya siap memberikan informasi maupun data yang diperlukan guna membantu proses penanganan setiap dugaan pelanggaran secara objektif, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum.
Dengan berbagai langkah penertiban dan penguatan pengawasan tersebut, BULOG berharap pelaksanaan program SPHP dapat semakin efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan beras serta mengendalikan gejolak harga di pasaran.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa distribusi beras pemerintah bukan sekadar kegiatan penyaluran komoditas pangan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, evaluasi terhadap mitra penyalur, serta dukungan terhadap penegakan hukum, BULOG berupaya memastikan beras SPHP tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras nasional. (Tia/Mery)
