SURABAYA, Nusantaraabadinews.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mengambil langkah internal menyusul beredarnya unggahan di media sosial TikTok yang menyoroti dugaan persoalan pribadi seorang jaksa bernama Deddy Arisandi.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap jaksa yang bersangkutan. Sebagai langkah menjaga objektivitas, Deddy Arisandi untuk sementara dibebastugaskan dari penanganan perkara.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Kejari Surabaya bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026, tertanggal 15 November 2026, yang ditandatangani atas nama Kepala Kejari Surabaya oleh Kasi Intelijen Yogi Aryanto, S.H., M.H.
Persoalan ini mencuat setelah akun TikTok Bangpena Media Center mengunggah konten pada Jumat, 13 November 2026.
Unggahan tersebut memuat narasi yang menyebut nama Deddy Arisandi, jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya, serta menyinggung dugaan persoalan rumah tangga, termasuk tudingan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menanggapi informasi yang berkembang tersebut, Tri Anggoro Mukti menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan masyarakat sekaligus mengingatkan agar polemik yang muncul tidak mengganggu proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.
Dalam siaran pers tersebut, Kejari Surabaya juga menyinggung perkara pidana dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang ditangani oleh JPU Deddy Arisandi.
Terdakwa dalam perkara tersebut, Erica Natasha Risakotta, telah menjalani proses persidangan. Pada Selasa, 10 November 2026, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.
Kejari Surabaya berharap perkembangan informasi mengenai persoalan pribadi jaksa tidak sampai mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.
Masyarakat juga diharapkan tetap mengawal jalannya persidangan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait persoalan pribadi Deddy Arisandi dengan keluarganya, Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana dapat menyampaikan laporan melalui saluran hukum yang tersedia, baik secara internal maupun eksternal.
Ia juga menegaskan bahwa Kejari Surabaya tidak akan menoleransi perbuatan tercela maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat kejaksaan.
Dalam siaran pers tersebut, masyarakat yang menemukan dugaan tindakan tercela oleh anggota Kejari Surabaya dipersilakan menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi SP4N-LAPOR.
Pengaduan dapat disampaikan melalui situs www.lapor.go.id atau hotline laporan Kejari Surabaya di nomor **08213311700**.
Tri Anggoro Mukti menegaskan komitmen institusinya untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” demikian penegasan dalam siaran pers tersebut.
Langkah klarifikasi internal dan pembebastugasan sementara Deddy Arisandi dari penanganan perkara menjadi bagian dari upaya Kejari Surabaya menjaga objektivitas di tengah berkembangnya informasi di ruang publik.
Meski demikian, dugaan persoalan pribadi yang beredar di media sosial tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui mekanisme yang berlaku.
Kejari Surabaya menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat apabila ditemukan pelanggaran oleh jajarannya.
Dengan demikian, pengawasan publik diharapkan tetap berjalan tanpa mengesampingkan prinsip praduga tak bersalah, profesionalitas aparat, serta independensi proses peradilan.
