LUMAJANG, Nusantaraabadinews.com – Niat baik seorang pria berinisial HS untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan rujuk kembali dengan istrinya justru berujung pada gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.
Persoalan yang bermula dari kesalahpahaman akibat aktivitas media sosial ini kini merembet pada dugaan pemalsuan dokumen kependudukan serta persoalan utang piutang usaha.
Berdasarkan keterangan pihak suami, keretakan rumah tangga pasangan asal Desa Senduro, Kabupaten Lumajang, ini bermula sejak sang istri yang berinisial ESM kerap melakukan siaran langsung (live) di aplikasi TikTok.
Aktivitas tersebut memicu rasa cemburu dari pihak suami karena banyaknya penonton pria yang berinteraksi dalam siaran tersebut.
Padahal, sebelum konflik terjadi, pasangan ini dikenal rukun dan saling bahu-membahu menjalankan usaha jual beli jerigen bekas serta toko kelontong (pracang) di Desa Senduro.
Untuk mengembangkan usaha bersama tersebut, keduanya sepakat menjaminkan sertifikat rumah ke Bank BNI Cabang Lumajang guna mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 200 juta.
Puncak konflik terjadi pada 15 Agustus 2026.
ESM diduga pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan membawa anak kedua mereka yang masih di bawah umur berinisial RUH.
Kepergian tersebut menyisakan tanggungan utang bank sebesar Rp 200 juta serta sejumlah utang lainnya di lingkungan sekitar.
Selain itu, sejumlah dokumen penting seperti akta kelahiran dan buku nikah juga dilaporkan tidak berada di tempat.
Belakangan diketahui, ESM berpindah ke wilayah Desa Grogol Kidul, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dan melayangkan gugatan cerai ke PA Sidoarjo.
Dalam berkas gugatannya, pihak istri mendalilkan adanya dugaan pengancaman dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian, serta mencantumkan tanggal kepergian dari rumah pada 16 September 2026.
Namun, pihak suami menemukan kejanggalan serius terkait alamat domisili yang digunakan dalam gugatan tersebut.
Berdasarkan surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Ketua RT 03 RW 03 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Ali Susanto, ditegaskan bahwa ESM bukan merupakan warga setempat.
Pihak RT juga menyatakan tidak pernah menerbitkan surat keterangan domisili untuk keperluan gugatan cerai di PA Sidoarjo.
Menanggapi persoalan ini, kuasa hukum pihak suami, Hari Susanto, S.H., memberikan pernyataan tegas terkait aspek hukum dan dampak sosial dari tindakan penggugat.
“Tindakan seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami dalam hukum agama disebut nusyuz.
Selain meninggalkan kewajiban utang bersama di bank maupun di lingkungan warga, pemisahan kedua anak juga berdampak buruk pada psikologis dan pendidikan mereka.
Anak pertama di Lumajang kini sering melamun karena terpisah dari adiknya,” ujar Hari Susanto.
Lebih lanjut, Hari menyoroti dugaan penggunaan dokumen domisili fiktif yang dijadikan dasar pendaftaran gugatan di PA Sidoarjo.
Pengacara Tergugat menegaskan bahwa jika terbukti terjadi pemalsuan surat, hal tersebut merupakan tindak PIDANA murni yang harus diusut hingga tuntas.
Ia juga mempertanyakan alasan gugatan yang menggunakan dalih KDRT dan pengancaman tanpa adanya laporan resmi ke pihak kepolisian.
Meski dihadapkan pada proses hukum dan beban finansial, HS selaku suami menyatakan masih membuka pintu maaf.
HS berharap sang istri dapat mengurungkan niat bercerai dan kembali ke Lumajang demi membesarkan kedua anak mereka secara utuh. (Red)






