Dhesis Wanfadiel dan Nariswari Putri Soroti Dugaan Premanisme Berlabel Jaga Warga dan Pungli UMKM Bolosego di Konferensi Nasional PPI 2026

  • Whatsapp
IMG 20261121 WA0020

JAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Dua delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dhesis Wanfadiel Islam dan Nariswari Putri Nugrahanti, bersama-sama membawa dua persoalan Yogyakarta ke Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) 2026. Persoalan pertama adalah dugaan kemunculan kelompok bergaya preman yang mengatasnamakan Jaga Warga dalam pengamanan aksi massa. Persoalan kedua adalah dugaan pungutan liar terhadap UMKM, dengan studi kasus Bolosego di Alun-Alun Kidul.

Konferensi bertema “Membangun Sinergi Pemuda dan Parlemen dalam Perumusan Kebijakan Publik untuk Indonesia Emas 2045” ini berlangsung 11-15 November 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, dan diselenggarakan oleh Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) diikuti oleh seluruh delegasi 38 provinsi. Keduanya menyampaikan kedua isu tersebut sebagai satu paket masukan kebijakan dengan satu tujuan: setiap warga, pelaku usaha, dan aparat terlindungi oleh aturan yang jelas.

Isu 1: Jaga Warga, function creep, dan keselamatan warga di ruang aksi
Jaga Warga dibentuk Pemda DIY melalui Pergub DIY No. 28/2021, diubah dengan Pergub No. 59/2022, dan diperbarui lewat Pergub No. 41/2023. Program ini dibiayai APBD dan, menurut laporan Harian Jogja, beranggotakan lebih dari 100 ribu orang per Desember 2025. Mandat normatifnya menjaga ketenteraman kampung serta mencegah konflik sosial dan narkoba. Pengamanan unjuk rasa adalah kewenangan Polri.

IMG 20261121 WA0021Keduanya mencatat adanya pelebaran fungsi (function creep) di lapangan. Sepanjang 2026, pada aksi 1 September di Simpang Gramedia, 20 Oktober, 28 Oktober (sekitar 1.000 massa), dan 10 November, sejumlah pihak melaporkan kehadiran kelompok bergaya preman yang disebut mengatasnamakan Jaga Warga di barisan depan. Tim Hukum Bara Adil (Royan Juliazka Chandrajaya) mencatat kemunculan kelompok “gentho” pada aksi 20 Oktober. Polda DIY menyatakan tidak ada anggota Jaga Warga di Malioboro pada 28 Oktober. Pernyataan ini justru menunjukkan perlunya penelusuran independen agar identitas kelompok tersebut terang.

Data yang dirujuk delegasi:
– 28 Oktober 2026: Data Wali Kota Yogyakarta (dikutip Antara) mencatat 116 korban luka, 13 di antaranya dirawat inap. Polda DIY menyebut 39 warga dan 60 personel kepolisian terluka. LBH Yogyakarta mencatat 48 orang ditangkap atau tidak terkabarkan dan akses bantuan hukum dipersulit. Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta menyebut keberadaan polisi, TNI, dan preman bersenjata tajam dari arah barisan aparat sebagai violence by omission (kekerasan lewat pembiaran) dan gejala remiliterisasi ruang sipil, dalam konferensi pers di LBH Yogyakarta, 3 November 2026.
– 10-12 November 2026: Data Polda DIY dan Komnas HAM mencatat 154 hingga 157 orang diamankan, termasuk 21 anak di bawah umur.
– Kumulatif: Aliansi Jogja Memanggil mencatat sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik sejak Agustus 2025, serta 406 pembela HAM diserang pada 20 Oktober 2024-19 Oktober 2026.

Landasan hukum yang dirujuk: Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Komentar Umum Komite HAM PBB No. 37 Tahun 2020 tentang kewajiban negara melindungi peserta aksi damai dari pihak ketiga; KUHP Nasional (UU No. 1/2023) Pasal 20, 21, 257, 262, 356, 466-467; Perkapolri No. 1 dan 8 Tahun 2009 serta No. 7 Tahun 2012; dan UU No. 17/2013 tentang Ormas.

“Kemana rantis, panser, satuan Brimob, Polri, hingga TNI saat warga diteror klitih, tawuran, dan aksi premanisme seperti ini? Mengapa kekuatan negara dikerahkan penuh menghadapi rakyat yang bersuara? Kami tidak anti-aparat. Kami ingin setiap warga, termasuk aparat, dilindungi oleh aturan yang tegas dan jelas,” tegas Dhesis Wanfadiel, Delegasi PPI DIY asal FH UII.

Empat rekomendasi untuk isu Jaga Warga:

– Revisi atau uji materiil Pergub DIY No. 41/2023. Rekomendasi ini menyambut sinyal Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 10 November 2026 yang membuka peluang peninjauan. Revisi memuat larangan eksplisit keterlibatan Jaga Warga dalam pengamanan aksi massa disertai sanksi administratif. Jalur uji materiil ke Mahkamah Agung (UU No. 23/2014 tentang Pemda dan UU No. 3/2009 tentang MA) tersedia bila revisi tidak ditempuh.

– Audit independen oleh Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Kompolnas atas peristiwa 28 Oktober dan 10 November, agar tanggung jawab tiap pihak terang.
– Jaminan hak prosedural dan perlindungan anak: SOP akses bantuan hukum 24 jam tanpa hambatan, serta moratorium penahanan anak di bawah umur dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum.

– Penegakan hukum terhadap aktor premanisme: mengusut identitas, pemberi perintah, dan penyandang dana kelompok yang mengintimidasi, agar konflik horizontal tidak dipelihara.

Isu 2: Kekosongan tata kelola dan dugaan pungli UMKM di Alun-Alun Kidul
Keduanya mengangkat kasus Bolosego sebagai cermin kepastian berusaha di kawasan istimewa. Pada September 2026, pemilik usaha Dyah Laily Fardisa mengaku dimintai tarif parkir Rp2,5 juta per hari di Alun-Alun Kidul, yang setelah negosiasi menjadi Rp1 juta per hari, menurut pemberitaan Tirto.id dan Kabar18. Padahal usaha tersebut telah mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta.

Penanganannya memperlihatkan persoalan sistemik. Dishub Kota Yogyakarta menyatakan tidak pernah menerbitkan izin juru parkir di lokasi itu, dan pungutan tersebut tidak berizin. Polresta Yogyakarta menyatakan unsur pidana pungli dan pemerasan tidak terpenuhi, sementara Propam menempatkan satu personel Polsek Kraton dalam patsus sebagai terduga pelanggar. Di sisi lain, status lahan sebagai Tanah Kasultanan (Sultan Ground) membuat batas kewenangan Pemkot, Polresta, dan Keraton dalam penertiban lapangan saling dilempar. Polresta menyatakan tidak dapat menerapkan Perda karena status lahan, sedangkan Keraton menyatakan penertiban lapangan adalah kewenangan Pemkot.

Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 baru mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan secara umum, belum tata kelola aktivitas ekonomi modern, UMKM, dan perparkiran. Pasal 482 KUHP Nasional (UU No. 1/2023) mengancam pemerasan dengan pidana penjara maksimal 9 tahun, tetapi penegakannya bergantung pada integrasi data dan koordinasi lintas lembaga. Satgas Saber Pungli (Perpres No. 87/2016) telah dibubarkan melalui Perpres No. 49/2025, sehingga instrumen pengawasan cepat tidak lagi tersedia, menurut laporan Harian Disway

“Perlindungan UMKM tidak boleh menunggu sebuah kasus viral. Ketika pelaku usaha yang sudah berizin pun tidak tahu harus mengadu ke mana, itu tanda ada yang kosong dalam tata kelola kita. Prinsipnya sudah lama kita kenal: Salus populi suprema lex esto, keselamatan dan perlindungan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” terang Nariswari Putri, Delegasi PPI DIY asal FISIP UNY.

IMG 20261121 WA0020Empat rekomendasi untuk isu Bolosego:

– Integrasi data tata kelola kawasan satu pintu yang menghubungkan perizinan, identitas pengelola, batas kewenangan, dan transparansi biaya antara Keraton, Pemda DIY, dan Pemkot Yogyakarta dalam satu layanan digital bagi pelaku UMKM.

– Pokja Harmonisasi Regulasi Kawasan Status Khusus oleh Komite I DPD RI, memanfaatkan mandat Komite I di bidang pertanahan, hubungan pusat-daerah, dan otonomi daerah untuk memetakan tumpang tindih regulasi di kawasan keistimewaan.

– Revisi Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 agar mencakup tata kelola ekonomi, wisata, perparkiran, dan mekanisme penindakan pungli di atas Tanah Kasultanan.

– Parkir digital berbasis QRIS terintegrasi kas daerah, untuk menghapus transaksi tunai kepada oknum di kawasan wisata dan menutup ruang negosiasi gelap.

Kedua delegasi berharap delapan rekomendasi ini menjadi bahan pembahasan lintas lembaga negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Profil Singkat
Dhesis Wanfadiel Islam adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan PPI 2026. Nariswari Putri Nugrahanti adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) dan PPI 2026. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *