MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Harapan ribuan petani tomat di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, pupus. Program penyerapan hasil panen oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang dijanjikan setelah kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dinilai gagal total dan tidak maksimal. Akibat janji yang berlarut-larut, kerugian petani membengkak: lebih dari 2 ton tomat dilaporkan sudah membusuk di lahan dan gudang.
Kekecewaan ini bermula dari instruksi Gubernur Khofifah pada Jumat, 26 September 2025, untuk menyerap tomat petani dengan harga stimulus Rp4.000 per kilogram, menyusul anjloknya harga jual hingga Rp2.000 per kilogram.
Petani setempat, Septian Bayuaji, mengungkapkan kemarahan atas tindakan Pemda yang dianggap tidak profesional.
“Awalnya Pemda menjanjikan penyerapan sekitar 4 hingga 4,5 ton dengan harga stimulus Rp4.000 per kilogram. Kami disuruh tunggu diambil hari Selasa, lalu diundur lagi ke Jumat,” ungkap Septian saat dikonfirmasi pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Namun, janji tersebut jauh panggang dari api. Alih-alih menyerap tonase yang dijanjikan, petani justru mendapat kabar mengejutkan pada Kamis pagi.
“Tadi pagi malah ditelepon katanya hanya bisa ambil 1 kuintal dengan harga Rp2.000 per kilogram. Padahal, sudah dijanjikan Rp4.000,” tegasnya.
Kerugian Membengkak dan Ancaman Aksi
Hingga Kamis sore, Septian mencatat baru 4,5 kuintal tomat yang berhasil terserap dengan harga stimulus Rp4.000. Sementara itu, nasib 1,5 ton lebih tomat di lahan dan yang sudah dipetik masih terkatung-katung tanpa kejelasan.
“Yang paling menyakitkan, sekitar 2 ton lebih hasil panen kami sudah membusuk karena terlalu lama menunggu kepastian penyerapan,” keluhnya.
Merasa dicampakkan, Septian dan petani lain kini bersiap mengambil langkah ekstrem.
“Jika penyerapan ini tidak segera dilakukan, para petani berencana membawa semua tomat yang tersisa ke Pendopo Kabupaten Madiun untuk dibagikan secara gratis,” ancamnya, sebagai bentuk protes keras terhadap Pemda.
Bantahan Pemda dan Koordinasi Macet
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Madiun, Paryoto, membantah keras tudingan penyerapan macet total. Ia berdalih proses pembelian sudah berjalan, namun mengakui jumlahnya sangat kecil dan dilakukan secara gotong royong antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sudah ada pesanan 300 kilogram, sekarang terkumpul 450 kilogram,” ujar Paryoto pada Kamis siang.
Menurut Paryoto, pembelian dilakukan oleh beberapa OPD—Dinas Pertanian (150 kg), DKPP (100 kg), Dinas Perdagangan (150 kg), dan Dukcapil (50 kg)—semua dengan harga stimulus Rp4.000. Ia mengisyaratkan adanya masalah koordinasi antarlembaga karena urusan produksi, pemasaran, dan penyerapan melibatkan dinas yang berbeda.
Sayangnya, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Raswiyanto, memilih untuk bungkam dan enggan berkomentar saat dikonfirmasi mengenai masalah krusial ini. Sikap ini justru memperkuat dugaan bahwa koordinasi dan komitmen Pemda dalam menyelamatkan petani Madiun memang bermasalah. (Tia/Merry)
