SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Upaya memperkuat sinergi kebijakan sekaligus mempercepat implementasi program prioritas nasional terus didorong Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, Kamis (9/4/2026) di Surabaya.
Mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari OPD KB kabupaten/kota, kepala Bappeda, kabag organisasi, hingga mitra kerja dan jajaran internal BKKBN Jawa Timur.
Sejumlah narasumber turut hadir memberikan penguatan materi, di antaranya Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto, menegaskan Rakorda menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program sekaligus menyatukan langkah strategis ke depan.
“Pada hari ini kita melaksanakan Rakorda Program Bangga Kencana di Jawa Timur yang juga dihadiri unsur pemerintah provinsi. Tujuannya mengevaluasi program tahun sebelumnya sekaligus menyatukan langkah pelaksanaan program tahun 2026 agar berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Ia memaparkan, hasil kolaborasi lintas sektor menunjukkan capaian signifikan. Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur telah berada di angka 1,96. Sementara itu, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 14,7 persen, turun dari posisi di atas 17 persen pada 2023.
Selain itu, pemerintah daerah telah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga sebagai fondasi penguatan program berkelanjutan.
Kemendukbangga/BKKBN juga mengambil peran dalam mendukung program prioritas Presiden melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Penyaluran melalui SPPG sudah mencapai 64 persen. Tim Pendamping Keluarga sebagai ujung tombak di lapangan juga berperan aktif, jumlahnya mencapai 93.729 orang dan sebagian sudah terlibat dalam distribusi program MBG untuk kelompok 3B,” jelas Sukamto.
Namun demikian, ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya bertumpu pada aspek gizi. Faktor sosial seperti pernikahan usia dini masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah Tapal Kuda dan sebagian Malang Raya.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur pasti mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat. Berbagai program percepatan peningkatan kualitas keluarga terus dilakukan, termasuk penurunan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan tersebut juga menjadi bagian dari target kinerja utama pemerintah daerah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.
“Masih ada beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Karena itu, koordinasi antar-OPD provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat agar program berjalan selaras dan saling mendukung,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, menyebut penurunan stunting merupakan hasil nyata dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat.
“Tahun ini angka stunting sudah turun sekitar 14 persen. Kami optimistis melalui penguatan sosialisasi, advokasi, serta pendampingan pada ibu hamil terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, angka tersebut dapat terus ditekan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pemahaman pasangan usia subur terkait kesehatan keluarga menjadi faktor kunci dalam menekan risiko stunting secara berkelanjutan.
Melalui Rakorda Program Bangga Kencana 2026, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota semakin solid dalam membangun keluarga berkualitas.
Penguatan kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, dengan keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa.(4R1F)
