MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Kabupaten Madiun mendorong keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi desa.
Hal itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri Seminar Nasional bertema Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI).
Seminar dihadiri Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sujatmiko, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto melalui Zoom, Ketua Umum DPP PAPDESI, Bupati dan Wakil Bupati Madiun, jajaran Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, camat, kepala desa serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Kabupaten Madiun mendapat kehormatan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut. Menurutnya, seminar nasional ini menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan mengenai optimalisasi KDKMP dan MBG dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus mengentaskan kemiskinan.
Dalam mendukung pelaksanaan KDKMP, Pemkab Madiun telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan hingga membantu proses perizinan.
“Selain itu, mengeluarkan lokasi KDKMP dalam permohonan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memfasilitasi proses perijinan Operasional KDKMP, membantu pemerintah desa dalam pembiayaan tanah urug lahan, serta memfasilitasi proses tukar menukar TKD dan pengadaan TKD bagi desa yang tidak memiliki TKD”, paparnya.
Hari Wuryanto menjelaskan, pembangunan gedung KDKMP di Kabupaten Madiun melibatkan berbagai skema penggunaan lahan. Sebanyak 185 desa menggunakan Tanah Kas Desa (TKD), 12 desa/kelurahan menggunakan lahan milik pemerintah daerah, sembilan desa menggunakan lahan Perhutani, dua desa tidak memiliki TKD, sedangkan satu desa melakukan tukar-menukar TKD.
Dari sisi pembangunan, Pemkab Madiun juga terus memantau progres pembangunan sarana KDKMP di masing-masing desa.
“Progres pembangunan KDKMP di Kabupaten Madiun telah dinyatakan selesai 100 persen, sejumlah 104 desa/kelurahan tahapan, 97 desa belum selesai dibangun, dan 5 desa menunggu izin perhutani. Untuk sarana dan prasarana yang telah diterima KDKMP, diantaranya 102 unit truk, 86 unit rak gondala, 400 unit AC, mebel untuk 72 gerai, 204 unit kendaraan roda tiga, dan 80 unit kendaraan pik up, serta beberapa fasilitas lainnya”, jelas Bupati.
Selain KDKMP, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun juga menjadi perhatian dalam seminar tersebut.
Saat ini terdapat 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sementara tiga SPPG masih berada dalam tahap persiapan.
Program tersebut melibatkan 2.612 relawan dengan jumlah penerima manfaat mencapai 158.841 orang.
Bupati berharap KDKMP dan MBG dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar program maupun lembaga ekonomi. Keduanya diharapkan mampu menciptakan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa.
“Harapannya KDKMP dan MBG tersebut, nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi. Tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sujatmiko mengatakan DPP PAPDESI merupakan organisasi profesi bagi kepala desa dan perangkat desa di Indonesia.
Dalam kepengurusan periode 2026–2031, organisasi tersebut dipimpin Wargiyati sebagai Ketua Umum.
Budiman menegaskan berbagai program pemerintah pada akhirnya harus dapat dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti Program Makanan Bergizi Gratis yang selama ini mendapat beragam kritik. Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan program perlu disikapi dengan tetap melihat tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan persoalan stunting.
Selain menyasar anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, MBG dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha dan sektor produksi pangan lokal.
Program tersebut dapat melibatkan UMKM, petani, peternak hingga nelayan sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan.
Budiman menekankan bahwa kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Untuk suplai beras, untuk MBG tidak bisa kualitas biasa. Sayur, gak bisa kualitas biasa juga, bahkan telur. Harus ada standar produk”, ungkapnya.
Menurut Budiman, pengukuhan kepengurusan baru DPP PAPDESI menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan ekonomi.
Ia berharap desa tidak hanya bertumpu pada sektor agraris, tetapi mampu bergerak menuju pengembangan ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah.
“Maka, dengan adanya pengukuhan kepengurusan Papdesi yang baru ini, dapat mendidik masyarakat desa yang tadinya agraris menjadi masyarakat desa industrialisasi,” ujarnya.
Seminar nasional di Kabupaten Madiun tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa. KDKMP dan MBG diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan lapangan usaha, memperluas pemberdayaan masyarakat dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
