Sarasehan Harmonisasi TP PKK dan Posyandu, Wabup Madiun Dorong Layanan Terpadu Berbasis Enam SPM

  • Whatsapp
Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan
Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan

MADIUN, Nusantaraabadinews com – Upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelayanan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun. Salah satunya melalui Sarasehan Harmonisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa bersama Kader Posyandu yang digelar di Kecamatan Saradan, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program TP PKK dan Posyandu, khususnya dalam bidang kesehatan keluarga, pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan penanganan stunting di tingkat desa.

Bacaan Lainnya

TP PKK dan Posyandu selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Keduanya berada di garis depan dalam mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka stunting, serta penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun di tingkat pusat maupun daerah. Implementasi di lapangan juga sangat bergantung pada keterlibatan kader dan masyarakat.

Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan
Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan

Karena itu, ia mendorong Posyandu untuk terus bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang lebih modern, aktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi tersebut, kata Purnomo Hadi, perlu diarahkan agar pelayanan Posyandu mampu mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), dan bidang sosial.

Menurutnya, sinergitas antara TP PKK dan kader Posyandu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan koordinasi yang semakin baik, berbagai program pelayanan masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Wabup Madiun memaparkan sejumlah sasaran dalam Integrasi Pelayanan Posyandu (ILP). Sasaran tersebut mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia.

Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan
Foto: Wabup Madiun Purnomo Hadi saat menghadiri Sarasehan Harmonisasi TP PKK Desa dan Kader Posyandu di Saradan

Untuk kelompok ibu hamil, termasuk ibu nifas dan menyusui, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Demikian pula dengan bayi dan anak prasekolah usia 0 hingga 6 tahun, usia sekolah dan remaja lebih dari 6 hingga 18 tahun, usia dewasa lebih dari 18 hingga 59 tahun, serta lansia berusia 60 tahun ke atas.

Purnomo Hadi menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan sebagai bagian dari upaya mencegah berbagai persoalan kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan.

“Untuk ibu hamil ini, supaya memperhatikan asupan gizi untuk calon bayinya. Penuhi asupan vitamin dan mineral penting seperti asam folat, kalsium, dan zat besi”, papar Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, persoalan stunting juga menjadi salah satu perhatian penting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kondisi tersebut dapat ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar kurva pertumbuhan. Jika tidak ditangani secara tepat, stunting dapat berdampak terhadap perkembangan otak, sistem kekebalan tubuh, hingga perkembangan motorik anak.

Karena itu, keterlibatan TP PKK dan kader Posyandu dinilai sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting. Edukasi kepada keluarga, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta deteksi dini menjadi bagian dari pelayanan yang perlu terus diperkuat.

Melalui sarasehan harmonisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap koordinasi antara TP PKK dan kader Posyandu semakin solid. Keselarasan program di tingkat desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan keluarga.

Purnomo Hadi berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi dapat menghasilkan penguatan peran kader dan kolaborasi nyata di tengah masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin kuat, TP PKK dan Posyandu diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Madiun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *