MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Program ini diluncurkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.
Peluncuran program dilakukan dalam kegiatan Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi yang digelar di Pendopo Kecamatan Mejayan, Jumat (9/5/2025).
Dalam kegiatan ini, Pupuk Indonesia memperkenalkan fitur terbaru dari aplikasi i-Pubers, sistem digital yang memungkinkan kios pengecer memesan pupuk subsidi langsung ke produsen atau distributor. Kabupaten Madiun menjadi yang pertama menjajal sistem ini sebelum nantinya diterapkan di empat daerah lainnya di Indonesia.
“Pemilihan Kabupaten Madiun sebagai lokasi uji coba bukan tanpa alasan. Daerah ini menunjukkan komitmen luar biasa dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dengan tingkat penebusan mencapai 56% dari alokasi tahun 2025, tertinggi secara nasional,” ungkap Saroyo Utomo, Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia.
Dandim Kab.Madiun siap mengawal penyaluran Pupuk subsidi tepat sasaran .
tampak hadir kepala Dinas pertanian dan perikanan,kepala kejaksaan ,Polres dan semua instansi terkait siap mendukung program tersebut.
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan ini. Menurutnya, digitalisasi distribusi pupuk subsidi menjadi langkah strategis dan sangat relevan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan.
“Kami sangat mengapresiasi Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian atas kepercayaan ini. Ini bukan hanya tentang pupuk, tetapi tentang bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk menciptakan pertanian yang efisien, transparan, dan berkelanjutan,” kata Wabup.
Ia menambahkan bahwa petani di Madiun selama ini sangat responsif terhadap berbagai inovasi pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap keberhasilan program ini dapat direplikasi di daerah lain dan menjadi inspirasi nasional.
“Kabupaten Madiun akan berupaya maksimal agar uji coba ini sukses. Kami siap menjadi model penerapan teknologi dalam sistem subsidi pupuk, demi mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menekankan bahwa digitalisasi penyaluran pupuk subsidi adalah bagian dari reformasi sistem pertanian yang lebih luas. Menurutnya, pendekatan berbasis data dan sistem elektronik menjadi syarat mutlak dalam menghadapi tantangan sektor pangan ke depan.
“Selama ini kita menghadapi tantangan klasik, seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan sasaran, dan data yang tidak sinkron. Melalui digitalisasi ini, kita ingin memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, dengan cepat dan sesuai kebutuhan,” jelas Jekvy.
Ia juga mengimbau petani untuk segera melakukan pendaftaran atau pemutakhiran data melalui sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik), yang menjadi syarat utama untuk menerima alokasi pupuk subsidi.
“Kami mengajak para petani, kelompok tani, dan penyuluh untuk aktif terlibat dalam sistem ini. Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk, tapi tentu harus dibarengi dengan akurasi data agar distribusi bisa dilakukan dengan tepat,” tambahnya.
Kabupaten Madiun akan menjadi acuan bagi empat kabupaten lain yang juga akan menerapkan uji coba serupa, yakni Lampung Tengah (Lampung), Grobogan (Jawa Tengah), Gunung Kidul (DIY), dan Sidenreng Rappang (Sulsel). Dengan sistem terintegrasi mulai dari pendataan, pemesanan, hingga evaluasi penyaluran, program ini diharapkan mampu membentuk ekosistem subsidi pupuk yang transparan dan efisien.
“Ini langkah awal dari reformasi besar dalam sistem subsidi pupuk nasional. Jika Madiun sukses, maka kita bisa yakin sistem ini layak diterapkan secara nasional,” pungkas Saroyo. (Tia /Merry)
