KOTA BATU, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 di Hotel The Singhasari Resort, Kota Batu, Rabu (26/11/2025). Kegiatan dibuka Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan menghadirkan narasumber Pimpinan KPK RI Johanis Tanak serta Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan antikorupsi. Ia menyebut Pemprov Jatim sebelumnya telah memberikan pelatihan kepada 400 Patriot Anti Korupsi, sekaligus rutin mengingatkan pentingnya integritas dalam berbagai kegiatan resmi.
Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas laporan hasil pemeriksaan dari 39 Inspektorat se-Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara APIP dan APH telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp29,2 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp10,3 miliar di tingkat provinsi.
Terkait Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Khofifah menilai e-katalog belum menjadi solusi efektif dan berharap Rakorwasda menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Pengawasan yang kuat adalah kunci. Mari kita dorong pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak dalam paparannya menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari perubahan sikap dan kesadaran moral aparat pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa aturan baru terkait perampasan aset akan diberlakukan apabila harta kekayaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya mendorong APIP agar berperan aktif sebagai pemberi peringatan dini, konsultan, dan pemberi jaminan tata kelola. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi e-audit serta peningkatan kompetensi auditor untuk memperkuat pengawasan pemerintahan daerah.
Rakorwasda 2025 diikuti 250 peserta, terdiri dari Komisi A DPRD Jatim, kepala perangkat daerah, Asisten Administrasi Umum se-Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten/Kota, serta pejabat fungsional Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (yan/hjr)
Dinas KOMINFO JATIM
